TEMPO.CO, Jakarta - Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) resmi bergabung dengan Perum Damri melalui penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2023. Wakil Menteri Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan penggabungan ini merupakan salah satu milestone penting dalam dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.

Dia berujar inisiatif tersebut memiliki tujuan untuk memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis. "Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama antara dua entitas,” ucap Tiko dalam acara Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada Senin, 19 Juni 2023.

Adapun PP Nomor 30 Tahun 2023 telah diteken Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 6 Juni 2023. Dengan adanya penggabungan ini, Perum Damri resmi menjadi satu-satunya perusahaan umum berbasis jalan yang dimiliki negara.

Rencana penggabungan Perum PPD dengan Damri diprakarsai oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat kinerja perusahaan. Sehingga daya jangkau dan konektivitas transportasi nasional bisa meningkat. Selain itu, upaya itu juga diharapkan dapat memperluas jaringan transportasi nasional.

Menurutnya, penggabungan mampu menciptakan nilai tambah atau value creation dan keberlanjutan bagi perusahaan BUMN. Lantas ia berharap Perum Damri dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif dalam menjalankan bisnisnya secara komersial.

Perum Damri juga diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau 3T. Menurut dia, hal tersebut bisa menjaga milestone pencapaian value creation yang telah menjadi target pasca-penggabungan ini.

Lebih lanjut, BUMN ini juga diminta untuk mendorong kerjasama dan meningkatkan integrasi multimoda dengan perusahaan moda transportasi lain. Sehingga dapat menjadi akselerator feeding system pada moda transportasi lain seperti Bis, Kereta Api, Kereta Cepat, MRT, LRT, dan bahkan Pesawat Udara.

Sebagai national flag carrier dalam industri transportasi umum berbasis jalan, kata dia, Perum Damri juga harus mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab, menurutnya, pelayanan yang berkualitas dapat menciptakan multiplier effect di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Damri, Setia N. Milatia Moemin optimis penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri dapat meningkatkan konektivitas nasional. Dia juga menilai langkah ini dapat mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Setia berujar kebijakan ini juga bisa meningkatkan dan mengembangkan kapasitas penyelenggara jasa transportasi jalan yang berkelanjutan. Perum Damri juga terdorong untuk menyediakan layanan transportasi yang terstandarisasi guna meningkatkan kepuasan bagi pelanggan.

"Transportasi nasional akan terus tumbuh dan pada akhirnya dapat bersaing di pasar domestik dan global," ujar Setia.

Pilihan Editor: Luhut Minta Pekerja Asing Menjadi Pengawas Proyek IKN, Anggota Dewan: Kita Bisa Kerjakan Sendiri

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini