Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 9 Juni 2023 18:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pengakuan korban dugaan penipuan pre order iPhone berinisial NR menjadi berita terkini yang banyak dibaca di Tempo.co. NR buka suara terkait penipuan yang dilakukan si kembar Rihana Rihani. NR mengaku tergiur lantaran harga iPhone yang ditawarkan si kembar di bawah harga resmi dan mengalami kerugian hingga lebih dari Rp 2 miliar.

Berita lain yang banyak dibaca adalah terkait langkah Kementerian Keuangan yang memblokir ratusan perusahaan yang tidak patuh aturan. Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu menerapkan penghentian layanan perusahaan yang tidak taat membayar piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP serta implementasi automatic blocking system (ABS) yang sudah diterapkan.

Selanjutnya adalah berita mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengajak penduduk Singapura tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dalam pidato berbahasa Inggris itu, Jokowi juga sempat menyinggung harga rumah di Singapura yang semakin tinggi. Atas alasan itu pula, kepala negara merekomendasikan agar IKN sebagai salah satu alternatif tempat tinggal.

Berikutnya adalah berita mengenai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang diminta Kementerian BUMN untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang diduga tidak sesuai dengan kondisi riil.

Berita kelima adalah tentang ekonom senior INDEF Fadhil Hasan yang membeberkan alasan pelarangan ekspor pasir laut di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Fadhil, yang saat itu menjadi staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan ekspor pasir laut saat itu dilarang karena penuh dengan masalah, merugikan negara dan masyarakat Indonesia, sekaligus merusak lingkungan.

Advertising
Advertising

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.

Selanjutnya: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara ...

<!--more-->

1. Korban Dugaan Penipuan Order iPhone si Kembar Rihana Rihani Buka Suara, Begini Katanya

Korban dugaan penipuan pre order iPhone berinisial NR buka suara terkait aksi yang dilakukan si kembar Rihana Rihani. NR mengaku tergiur lantaran harga iPhone yang ditawarkan si kembar di bawah harga resmi dan mengalami kerugian hingga lebih dari Rp 2 miliar.

NR menceritakan, dia telah berulang kali memesan iPhone kepada dua bersaudara ini sejak 2021. "Awalnya itu, sepupu dari bini saya infoin bahwa ada jual iPhone harganya lumayan miring dibanding harga toko itu di tahun 2021," kata dia, seperti dikutip Tempo, Kamis, 8 Juni 2023.

Menurut pria berusia 37 tahun ini, dia dan istrinya tertarik melakukan pemesanan dan membayar secara tunai. "Pertama itu istri saya tertarik tuh, akhirnya sebelum dia jualan, dia beli dulu tuh HP buat dipake sendiri. Ikutinlah PO (purchasing order) 2 minggu dan bener keluar, di-unboxing lah, di videoin dan oke bener nih terdaftar Kemenperin sama garansi resmi Indonesia," ujarnya.

Setelah membuktikan pre order iPhone itu berhasil, NR tertarik melanjutkan bisnis dengan si kembar. Dia memesan kembali ponsel dengan jumlah yang lebih banyak.

"Tertarik lah kita untuk mencoba menjual. Kita jual ternyata peminatnya banyak. Kita ikutlah lewat sepupu kita itu PO 2 minggu, itu keluar terus. Jumlah awalnya hanya puluhan juta dulu, lama lama ratusan juta, kita by step juga," jelasnya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan yang ...

<!--more-->

2. Implementasikan ABS, Kemenkeu Blokir Ratusan Perusahaan yang Tak Patuh Bayar PNBP

Kementerian Keuangan menerapkan penghentian layanan perusahaan tidak taat membayar piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP serta implementasi automatic blocking system (ABS) yang sudah diterapkan. Hal itu juga termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP.

Direktorat Jenderal Anggaran melalui Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Rahayu Puspasari menjelaskan, pada tahap pertama, pihak telah memblokir 126 perusahaan yang wajib bayar pada 2022 dengan nilai Rp 137,67 miliar.

“Pada Agustus 2022 kita memblokir 83 yang wajib bayar. Di Oktober ditambah ada 43 dan akhirnya pada 2022 itu Rp137,67 miliar," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung DJA Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Kamis, 8 Juni 2023.

Kemudian, penyisihan dilanjutkan tahun ini. Kali ini menyasar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM yang sudah menerapkan aturan itu. Puspa membeberkan di KLHK sudah ada 150 wajib bayar yang terjaring. Dari jumlah itu sudah ada 60 wajib bayar yang melakukan pembayaran PNBP.

"Yang telah menyelesaikan ada 60 dengan nilai Rp 390 miliar. Jadi kita tunggu saja sisanya," tutur Puspa.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Berikutnya: Jokowi Ajak Warga Singapura Tinggal di IKN, Berapa Harga Rumah di Sana ...

<!--more-->

3. Jokowi Ajak Warga Singapura Tinggal di IKN, Berapa Kisaran Harga Rumah di Sana?

Saat menghadiri acara Ecosperity Week 2023 di Singapura, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak agar penduduk negara tersebut tersebut tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dalam pidato berbahasa Inggris itu, Jokowi juga sempat menyinggung harga rumah di Singapura yang semakin tinggi. Atas alasan itu pula, kepala negara merekomendasikan agar IKN sebagai salah satu alternatif tempat tinggal.

“Saya juga tahu harga rumah di sini (Singapura) telah naik sangat tinggi. Mungkin tinggal di Nusantara bisa menjadi pilihan,” ucap Presiden Jokowi dalam pidatonya yang dapat disaksikan melalui tayangan virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Mengutip dari sejumlah situs jual beli rumah, ada beberapa perusahaan di bidang pemasaran properti yang menawarkan hunian di sekitar IKN. Harga rumah yang ditawarkan bervariasi menyesuaikan luas tanah dan bangunan serta lokasi.

Perumahan Griya Petung Indah berlokasi di Jalan Pariwisata, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perumahan ini menyediakan rumah subsidi tipe 36/96 dengan harga jual Rp 164,5 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan sebesar 36 meter persegi dan luas tanah 96 meter persegi. Di dalamnya, tersedia dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Dengan uang muka Rp 5 juta, angsuran dapat dibayarkan mulai dari Rp 1 juta per bulan.

Bumi Petung Residence berlokasi di Kecamatan Penajam dan dikembangkan oleh PT Sinar Wardani Sejahtera. Dengan harga Rp 164 juta, perumahan ini menghadirkan rumah subsidi dengan tipe 36/96. Dengan luas bangunan 36 meter persegi, terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga plus dapur, teras, taman, dan tempat parkir.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Berikutnya: BPKP Diminta Audit Laporan Keuangan Waskita Karya ...

<!--more-->

4. BPKP akan Audit Laporan Keuangan Waskita Karya yang Diduga Bermasalah

Laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk disebut tidak sesuai dengan kondisi riil. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP buka suara terkait audit badan usaha milik negara (BUMN) itu. Juru bicara BPKP, Azwad Zamrodin Hakim membenarkan pihaknya diminta Kementerian BUMN untuk melakukan audit pada Waskita Karya.

"Ya, memang benar BPKP diminta Kementerian BUMN untuk melakukan audit di Waskita," ujar Azwad melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Juni 2023.

Azwad menjelaskan, audit Waskita Karya sudah dilakukan BPKP terkait kasus yang bergulir di Kejaksaan Agung. "Waskita sudah dilakukan asesmen GCG (good corporate governance) dan pengurang nilainya karena ada fraud yg sudah jadi kasus, sudah dilakukan penilaian," papar Azwad.

Azwad memaparkan, asesmen itu telah dilakukan pada 20 Januari sampai 30 Maret 2023. Ditanya soal permintaan audit Waskita Karya dari Kementerian BUMN baru-baru ini, Azwad menjawab "iya, ada. Dan masih proses pendalaman bidang teknis hanya terkait dengan PMN (penyertaan modal negara). Sementara hanya ini yang bisa di-share."

Isu laporan keuangan itu sebelumnya diucapkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. "Karena memang di beberapa (BUMN) Karya, seperti Waskita dan Wika memang pelaporan keuangannya juga tidak sesuai dengan kondisi riil," ujar Tiko, sapaan dia, di Senayan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2022.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Berikutnya: Ekspor Pasir Laut Banyak Mudarat, Bisnis Tertutup dan ...

<!--more-->

5. Soal Ekspor Pasir Laut, Ekonom Indef: Banyak Mudarat, Bisnis Tertutup, dan Rentan Konflik

Ekonom senior INDEF, Fadhil Hasan, membeberkan alasan pelarangan ekspor pasir laut di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Fadhil, yang saat itu menjadi staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan salah satu pertimbangan utama pelarangan ekspor saat itu adalah batas negara Singapura dan Indonesia yang belum terselesaikan.

"Sehingga kalau dilakukan ekspor pasir laut, itu akan menambah atau memperluas Singapura. Karena batas wilayah diukur dari koordinat terluar negara tersebut," kata Fadhil dalam diskusi Quo Vadis Keberlanjutan Tata Kelola Pasir Laut dan BUMN Karya yang digelar virtual pada Jumat, 9 Juni 2023.

Kendati demikian, kata Fadhil, banyak pula pertimbangan lain yang membuat pemerintah melarang ekspor pasir laut. "Pemerintah membuat Keppres tapi dalam perjalanan ada berbagai masukan dari Kemlu, Kemendag, Kemenhan, yang menyatakan ini lebih baik dilarang. Akhirnya diputuskan dilarang sampai 2023," ujar Fadhil.

Oleh karena itu, Fadhil menyayangkan keputusan Presiden Jokowi yang membuka izin pasir laut melalui PP Nomor 26 Tahun 2023. Menurut Fadhil, ekspor pasir laut lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat. Fadhil juga menilai ekspor pasir laut sebagai bisnis yang sangat tertutup.

"Misal, proses bagaimana perusahaan bisa mendapat izin ekspor. Itu sangat tidak transparan, sehingga yang kemudian bisa terjadi adalah bisnis dikuasai orang-orang tertentu," ujarnya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Jokowi Ajak Warga Singapura Tinggal di IKN, Berapa Kisaran Harga Rumah di Sana?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

7 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

7 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

9 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

10 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

10 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

11 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

11 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

11 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

12 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Mengapa Militer Korea Selatan Larang Anggotanya Gunakan Produk Apple?

12 jam lalu

Mengapa Militer Korea Selatan Larang Anggotanya Gunakan Produk Apple?

Ada dugaan bahwa militer Korea Selatan takut akan terjadinya kebocoran data akibat teknologi yang ada di perangkat Apple.

Baca Selengkapnya