TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, kenaikan harga telur salah satunya dipengaruhi tingginya harga jagung sebagai salah satu komponen utama pakan ternak. Menurutnya, saat ini harga komoditas jagung di pasaran sudah mencapai Rp 6000 per kilogram.

Meski demikian, Arief mengungkapkan jika pemerintah tidak akan melakukan impor jagung hingga sebulan ke depan. “Kami bertahan tidak impor jagung sampai sebulan ke depan dapat panen jagung. Panen akan mulai dari Medan, Lampung, Jatim, dan Sulawesi. Saat ini mulai di NTB, harga jagung sudah Rp 4.800,” kata Arief saat dihubungi, Minggu, 4 Juni 2023.

Sebelumnya, Bapanas menyebutkan bahwa kenaikan harga telur beberapa waktu belakangan ini disebabkan oleh peningkatan biaya produksi. Bapanas menjelaskan, terjadi perubahan biaya produksi di tingkat peternak, khususnya biaya pakan.

Berdasarkan Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT), biaya pakan berkontribusi sebesar 67 persen dari biaya pokok produksi telur, dengan 50 persen pakan adalah jagung giling.

Oleh sebab itu, kata Arief, ke depannya sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan perusahaan pakan ternak. Hal ini dilakukan demi menjaga harga pakan ternak yang sekaligus juga sebagai usaha mengendalikan harga telur.

Intervensi Pemerintah untuk Hadapi Kenaikan Harga Telur

Di sisi lain, Arief Prasetyo Adi juga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah intervensi untuk mengatasi kenaikan harga telur.

Arief menjelaskan, intervensi pemerintah untuk menjaga harga telur tersebut dengan membuat closed loop, seperti bantuan pangan untuk KRS atau Keluarga Risiko Stunting yang sedang berjalan tiga bulan ini

“Menjaga harga di peternak sekaligus memberikan bantuan kepada saudara kita masyarakat kecil” kata Arief.

Selain pakan, harga telur juga dipengaruhi oleh dekat atau jauhnya jarak dari sentra produksi. Makin jauh jauh jaraknya, maka akan semakin mahal pula harga telur yang dijual di pasaran. Oleh sebab itu, Bapanas juga akan membantu memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit.

“Seluruh pemerintah daerah juga harus bersama-sama kita untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan di daerah. Kerja sama antar daerah juga menjadi salah satu kuncinya,” ucapnya.

Pilihan Editor: Investigasi Global ERC: Pengerukan dan Ekspor Pasir Laut Terbukti Merusak Lingkungan dan Melanggar HAM

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini