Ganjar, Prabowo, atau Anies? Ini Kriteria Calon Presiden Pilihan Aktivis dan Buruh Perempuan

Senin, 8 Mei 2023 08:43 WIB

Aktivis Perempuan Mahardhika melakukan aksi peringatan hari buruh sedunia dan 30 tahun Marsinah dibunuh di Patung kuda, Jakarta Pusat, Minggu 7 Mei 2023. Dalam aksinya, mereka menuntut pencabutan UU Perpu Cipta Kerja, usut tuntas kasus Marsinah, stop sistem no work no pay hingga perlindungan bagi pembela HAM. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Para aktivis dan buruh perempuan kini sedang menimbang sejumlah nama calon presiden yang bakal mereka dukung. Saat ini setidaknya ada tiga kandidat calon presiden yang bakal maju dalam pemilihan umum 2024 nanti. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Lantas apa kriteria calon presiden pilihan aktivis dan buruh perempuan?

Ketua Perempuan Mahardika Mutiara Ika Pratiwi mengatakan para pekerja atau buruh perempuan mengharapkan calon presiden yang memperjuangkan nasib perempuan terutama buruh perempuan. Antara lain bersedia stop sistem no work no pay, mencabut Undang-Undang atau UU Cipta Kerja, dan mencabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja.

Calon presiden tersebut juga mesti bersedia memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi para buruh, berikan perlindungan bagi perempuan pembela HAM, menghentikan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, serta mengusut tuntas kasus pembunuhan Marsinah.

“Untuk mengusut kasus Marsinah itu kami membutuhkan pemimpin yang berani. Karena kasus Marsinah ini, sangat melibatkan kekuatan yang otoriter pada zaman Orde Baru,,” tutur Mutiara.

Kemarin, Ahad, 7 Mei 2023, Perempuan Mahardika bersama jaringan pekerja rumah tangga, dan juga buruh perempuan KBN Cakung menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dan 30 tahun kematian aktivis buruh Marsinah.

Advertising
Advertising

Mutiara mengatakan organisasinya tidak terafiliasi dengan partai politik dan calon presiden manapun. Namun dia berharap Indonesia memiliki pemimpin yang peduli dengan perempuan dan buruh perempuan.

Buruh perempuan, kerap mendapatkan ancaman bahwa risiko sebagai perempuan pembela Hak Asasi Manusia saat membangun organisasi serikat buruh. Buruh perempuan kerap mengalami pelecehan seksual pada saat aksi demonstrasi. “Juga kriminalisasi hingga ancaman pidana bagi buruh yang memperjuangkan atau mempertanyakan upah murah,” ujarnya.

Banyak buruh perempuan saat menuntut hak mereka justru dianggap mencemarkan nama baik perusahaan atau mengganggu produktivitas. Bahkan ada ancaman seperti berupa mutasi pekerjaan, intimidasi untuk mengundurkan diri, membangun situasi yang tidak nyaman, dan banyak lagi.

Posisi buruh perempuan semakin terjepit karena masih banyak perusahaan yang melarang buruh untuk berserikat. Padahal berserikat adalah hak yang bisa menjadi alat bagi buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Saat ini setidaknya ada tiga kandidat calon presiden atau capres yang muncul yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ketiganya kerap kali menjadi tiga nama teratas dalam survei elektabilitas berbagai lembaga survei. Ketiga nama tersebut juga sudah dideklarasikan menjadi calon presiden untuk Pemilu 2024.

Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto juga sudah mulai melakukan pendekatan ke berbagai kelompok masyarakat. Mereka juga gencar berkunjung ke berbagai daerah.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Labuan Bajo, Warga Senang Wisatawan Meningkat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

29 menit lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

11 jam lalu

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

14 jam lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

15 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

15 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

16 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

18 jam lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

21 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

23 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

1 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya