Tekan Inflasi Menjelang Lebaran, Bapanas Percepat Penyaluran Bantuan Pangan

Selasa, 18 April 2023 11:55 WIB

Petugas mendistribusikan Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) berupa beras di pemukiman warga kawasan Johar Baru, Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan akan terus melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi pangan menjelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Salah satunya adalah mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos pangan.

"Program bantuan pangan ini diharapkan dapat menjaga pasokan pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi nasional," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa, 18 April 2023.

Kegiatan bansos pangan terbagi dua, yaitu bansos beras dan bansos telur serta daging ayam. Bansos beras telah dimulai secara bertahap pada 31 Maret 2023. Sampai dengan 15 April 2023, bansos beras sudah tersalurkan 111.492 ton beras.

Arief menjelaskan Bapanas bersama Presiden Jok Widodo alias Jokowi telah merilis penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan beras. Melalui program ini Perum Bulog ditugaskan untuk menyalurkan bantuan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM bansos beras ini mendapatkan 10 kilogram beras sebanyak tiga kali selama tiga bulan, yaitu Maret, April, Mei.

Selain, bantuan pangan beras, Bapanas juga meluncurkan bantuan pangan daging ayam dan telur ayam untuk 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS). Bantuan ini disalurkan selama tiga bulan ke depan mulai April, Mei, dan Juni 2023. Bantuan yang disalurkan terdiri dari daging ayam ukuran 1 ekor karkas sekitar 0,9-1,1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir.

Advertising
Advertising

Pada tahap awal sebelum Lebaran 2023, bantuan akan disalurkan kepada 78 ribu KRS yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Secara keseluruhan, total bantuan akan didistribusikan di tujuh provinsi dengan tiga provinsi lainnya, yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat.

Selanjutnya: Lebih lanjut, Arief menuturkan program....

Berita terkait

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

1 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

1 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

2 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

3 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

3 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

3 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

4 jam lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

5 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

6 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

14 jam lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya