TEMPO.CO, Jakarta - PT Pupuk Indonesia (Persero) merencanakan akan memasang chip pada karung pupuk yang diproduksinya. Apa sebabnya?

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengatakan pemasangan chip itu bertujuan untuk mendeteksi pergerakan pupuk saat didistribusikan.

"Kami akan pasang di karung, semacam chip di setiap karung yang nantinya bisa digunakan untuk tracking pergerakan barang," ujar Wijaya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 13 Maret 2023.

Namun, Wijaya belum bisa memastikan kapan hal itu akan direalisasikan. Perseroan tengah menyiapkan tracking system ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan PT Pupuk Indonesia, kata Wijaya, masih ada penyelewengan dalam proses penyaluran pupuk subsidi.

Jika penyelewengan terjadi di tingkat distributor dan kios, pihaknya masih bisa melacak. Sebab, distributor dan kios masih berada di bawah Pupuk Indonesia. Namun, lanjut dia, jika penyelewengan terjadi ketika pupuk sudah keluar dari kios, pasti sulit dideteksi.

"Tapi penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami nggak bisa tahu pasti sebelumnya yang beli pupuk ini orang ini atau tidak, apakah kemudian oleh oknum itu pupuknya betul dia pakai atau tidak," ujar Wijaya.

Wijaya mencontohkan, salah satu kejadian penyelewengan pupuk subsidi yang pernah terjadi ada di Ngawi, Jawa Timur. Saat itu, pupuk subsidi yang sudah keluar dari kios ternyata ditumpuk di salah satu gudang, kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

"Jadi pupuk yang sudah diterima petani, ada yang ngumpulin, kemudian dijual lagi dengan harga lebih mahal ke petani atau perkebunan," tutur Wijaya.

Lebih jauh, dia menuturkan kunci meminimalkan penyelewengan ada pada data. Ia mengatakan, saat ini hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan PT Pupuk Indonesia adalah dengan membuat ritel manajemen sistem bernama Rekan.

Platform ini menyederhanakan proses penebusan pupuk subsidi oleh petani. Sebab, diintegrasikan dengan kartu tani milik Himbara dan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK) milik Kementerian Pertanian.

Saat ini aplikasi Rekan sudah diuji di Provinsi Bali dan Nanggroe Aceh Darussalam. Ke depan, ditargetkan seluruh daerah akan menggunakan Rekan. Namun, Wijaya tak menjelaskan target pastinya.

Pilihan Editor: Data PPATK Soal Transaksi Janggal Rp 300 T di Kemenkeu, Peneliti ICW: Saya Cenderung Percaya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini