TEMPO.CO, Jakarta - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan selama ini subsidi LPG dan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak tepat sasaran. Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi, mengatakan rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 33,1 persen dari subsidi LPG dan BBM.

"Sementara 66,9 persen dinikmati oleh kelompok lebih mampu," tuturnya dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economic and Finance (Indef) pada Rabu, 8 Maret 2023.

Data tersebut ia olah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021. Data tersebut telah menjadi ilustrasi yang jelas bahwa hanya sepertiga subsidi BBM dan LPG yang dijangkau oleh rumah tangga kelompok ekonomi rendah.

Padahal besaran alokasi anggaran subsidi energi sudah signifikan yaitu sebesar Rp 163 triliun. Subsidi energi ini mencapai 42 persen dari total anggaran bantuan dan subsidi pemerintah yaitu Rp 390 triliun.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (DKPMPP) Sekretariat Wakil Presiden itu mengatakan subsidi LPG dan BBM ini relatif tidak tepat sasaran, kecuali subsidi listrik. Alhasil, bantuan yang digelontorkan pemerintah tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

Sedangkan bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menurutnya, berhasil memberikan dampak yang relatif lebih jelas pada pengurangan ketimpangan. Selain itu, ia menilai Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) juga sudah tepat sasaran sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Selanjutnya: Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan ...

<!--more-->

Lebih jauh, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan selama masa pandemi Covid-19, kenaikan kemiskinan RI cukup memperihatinkan. Angkanya naik dari 9,78 menjadi 10,19 pada masa pandemi. Kemudian mengalami penurunan 9,54 persen pada Maret 2022 meningkat kembali pada September 2022.

Ia menjelaskan salah satu penyebab kemiskinan adalah biaya hidup yang semakin tinggi, baik karena inflasi maupun lain hal. Menurut Tauhid, pemerintah telah berusaha untuk mengurangi beban penduduk miskin dengan memberikan batuan sosial baik berupa bantuan pangan dan non pangan termasuk subsidi energi dengan nilai yang besar.

Subsidi energi itu diperuntukkan pada masyarakat ekonomi rendah bisa mengakses kebutuhan energi terutama listrik, pertalite, termasuk solar yang dibutuhkan para nelayan. "Pertanyaannya apakah subsidi yang diberikan pemerintah seberapa besar menjaga daya beli penduduk miskin?" tuturnya.

Karena itu, dia menilai penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran saat ini adalah isu kritis. Sebab, kata dia, hal itu menunjukan keberpihakan dari pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi pengentasan kemiskinan.

Pilihan Editor: Menperin Klaim Subsidi Sepeda Motor Listrik Rp 7 Juta Gesits cs Bikin Pabrikan Lain Kepincut

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.