TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan setiap tahun ada saja pegawainya yang bermasalah. Dia menyebutkan pada 2018-2022 ada kasus yang membuat beberapa pegawainya diserahkan ke penegak hukum. Artinya, kasus pegawai bermasalah seperti pejabat eselon III Direktorat Jendral Pajak Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto bukanlah hal baru.

“Kalau level hukuman disiplin, kalau bisa pecat, pasti saya pecat,” ujar dia dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Jumat siang pekan lalu, 3 Maret 2023.

Namun, kata dia, tetap harus mengikuti aturan soal aparatur sipil negara atau ASN. Sehingga, sebagai menteri, dia tidak boleh dianggap semena-mena. “Oh Senin empat atau lima orang saya pecat. Kan tidak seperti itu,” kata Sri Mulyani.

Dia kemudian mencontohkan salah satu kasus. Inspektorat Jenderal Kemenkeu melaporkan salah satu pegawai pelaksana pajak menerima Rp 350 juta dari wajib pajak. Kemudian ada juga yang meminta ke wajib pajak Rp 3,5 miliar, lalu ditawar Rp 1,5 miliar. Ujungnya semuanya diberhentikan dengan hormat tanpa kemauan sendiri.

“Itu menurut ASN sudah musibah. Kalau menurut saya, saya tidak hormat. Jadi saya bilang, tidak ada kata diberhentikan dengan hormat. Berhenti tidak dengan hormat, saya tidak hormat sama sekali,” ucap dia. Namun, dia tidak merinci kasus dan siapa pegawai yang dimaksud.

Bendahara negara hanya mengatakan bahwa pejabat pelaksana pajak yang meminta Rp 3,5 miliar itu usianya masih muda. “Kalau ada seorang pelaksana masih muda sudah berani melakukan ini, orang seperti ini tidak akan bisa diperbaiki seumur hidup. Pecat wae (pecat saja),” kata dia.

Sri Mulyani mengatakan suasana saat ini, di mana pejabat Kemenkeu sedang disorot, membuatnya menjadi lebih militan lagi. “Poin saya, sistem bekerja, bergerak, dan pada level di mana saya harus membuat keputusan, ya kami buat keputusan yang dianggap mewakili rasa keadilan yang memadahi tadi,” tutur dia.

Dia pun mengaku setuju jika kasus-kasus tersebut disampaikan ke publik sebagai pembelajaran. Namun, Sri Mulyani mencontohkan, komunitas motor gede atau mode di Direktorat Jenderal Pajak dibubarkan saja ada yang menilainya semena-mena.

“Karena ‘kami kan tidak bersalah semuanya’ ini semua kena kecipratan,” kata dia. “Karena saya tujuannya tidak untuk ‘wah sudah, give up-lah. Wong sudah diperbaiki masih ada yang suka maling. Kita bakar saja semua lumbung padinya’. Ya tidaklah.”

Yang terbaru adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang disorot kekayaannya. Namanya muncul setelah anaknya, Mario Dandy Satriyo, diduga melakukan penganiayaan terhadap David Latumahina. Mario juga kerap memamerkan hartanya di media sosial.

Sementara Eko Darmanto, merupakan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Eko viral di media sosial karena memamerkan harta kekayaannya. Dia juga disebut memiliki koleksi mobil antik dan motor gede Harley Davidson serta beberapa barang branded. Baik Rafael maupun Eko, keduanya telah diberhentikan dari jabatannya oleh Kemenkeu.

Pilihan Editor: Soal Investasi Saham Milik Rafael Alun Trisambodo, Sri Mulyani: On Going Investigasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.