Terkini: Operasional Penerbangan Susi Air di Papua Terhenti, Stafsus Sri Mulyani Buka Suara Seruan Tidak Bayar Pajak

Reporter

Tempo.co

Editor

Grace gandhi

Rabu, 1 Maret 2023 18:00 WIB

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi Pudjiastuti meminta maaf atas kejadian pembakaran dan penyanderaan pilot Susi Air yang berdampak kepada terhentinya 40 persen operasional penerbangan di Papua dan berharap kelompok penyandera bisa membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 1 Maret 2023 sebagian besar diwarnai oleh informasi terakhir tentang maskapai Susi Air yang pilotnya masih disandera. Diawali Maskapai penerbangan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air mengatakan 40 persen operasional penerbangan di Papua terhenti karena pesawatnya dibakar dan pilotnya disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.

Disusul, Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti, memprediksi penyanderaan pilot Susi Air bakal meningkatkan resignation atau pengunduran diri pilot-pilot yang mendapat wilayah operasional di Papua jika tidak diselesaikan dengan baik. Pilot Susi Air Captain Philip Mark Mehrtens sudah 22 hari disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.

Berikutnya, kuasa hukum maskapai penerbangan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air, Donal Fariz, menyebut harga pesawat yang dibakar kelompok bersenjata di Papua adalah US$ 2 juta atau sekitar Rp 30,4 miliar.

Selanjutnya, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI melaporkan Kementerian Keuangan kepada Presiden dan DPR RI atas ketidakpatuhannya menyelesaikan pelanggaran maladministrasi.

Terakhir, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara soal seruan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil untuk tidak membayar pajak. Hal ini buntut kasus penganiayaan oleh MDS, anak mantan pejabat pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo alias RAT.

Advertising
Advertising

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pesawat Dibakar dan Pilot Disandera....

<!--more-->

1. Pesawat Dibakar dan Pilot Disandera, 40 Persen Operasional Penerbangan Susi Air di Papua Terhenti

Maskapai penerbangan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air mengatakan 40 persen operasional penerbangan di Papua terhenti karena pesawatnya dibakar dan pilotnya disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.

"Dengan 100 flight rata-rata, kalau dihitung tadi kan 70-120 flight, kehadiran Susi Air sangat signifikan di Papua," kata founder Susi Air, Susi Pudjiastuti, di Jakarta Timur, Rabu, 1 Maret 2023.
Rata-rata penerbangan Susi Air ke Papua itu dilakukan dengan menggunakan pesawat jenis Cessna Caravan dan Pilatus Porter.

"Hampir 40 persen penerbangan di Papua secara umum itu menjadi batal dan tidak bisa beroperasi," kata kuasa hukum maskapai penerbangan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air, Donal Fariz dalam acara yang sama.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pilot Disandera, Bos Susi Air: Aksi Resign Tinggi bila Penyelesaiannya Tak Berjalan Baik

Penyanderaan pilot Susi Air diprediksi meningkatkan resignation atau pengunduran diri pilot-pilot yang mendapat wilayah operasional di Papua jika tidak diselesaikan dengan baik.

Pilot Susi Air Captain Philip Mark Mehrtens sudah 22 hari disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti, mengatakan kepercayaan diri di antara pilotnya tidak memungkinkan penerbangan lagi di wilayah pegunungan Papua.

"Dan ini akan sangat sulit, jadi recignation juga akan sangat tinggi bila penyelesaian Captain Philip ini tidak bisa baik," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kuasa Hukum Susi Air....

<!--more-->

3. Kuasa Hukum Susi Air: Harga Pesawat yang Dibakar USD 2 Juta dan Tidak Lagi Diproduksi

Kuasa hukum maskapai penerbangan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air, Donal Fariz, menyebut harga pesawat yang dibakar kelompok bersenjata di Papua adalah 2 juta US$ atau sekitar Rp 30,4 miliar.

Hal ini diungkap Donal, sapaannya, saat ditanya perihal kerugian materiil Susi Air atas insiden pembakaran pesawat dan penculikan pilotnya.

"Pesawat yang dibakar, nilai harga pesawat itu saja 2 juta US$ dan tidak lagi diproduksi," kata Donal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023.

Untuk diketahui, jenis pesawat Susi Air yang dibakar adalah Pilatus PC-6 Turbo Porter. Selain kerugian pesawat, dia menyebut Susi Air masih menanggung kerugian lain seperti penerbangan yang tertunda.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ombudsman Laporkan Kementerian Keuangan ke Presiden dan DPR, Ini Sebabnya

Ombudsman Republik Indonesia atau ORI melaporkan Kementerian Keuangan kepada Presiden dan DPR RI atas ketidakpatuhannya menyelesaikan pelanggaran maladministrasi.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan telah berkirim surat kepada Presiden dan DPR untuk meminta Kementerian Keuangan segera melaksanakan tiga rekomendasi ORI setelah dinyatakan melakukan maladministrasi.

"Surat ini kami sampaikan kepada Presiden dan DPR RI tertanggal 22 Februari 2023," kata Najih dalam konferensi pers, Rabu 1 Maret 2023.

Ia mengatakan inti dari tiga rekomendasi Ombudsman adalah belum dilaksanakannya sembilan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mewajibkan Kementerian Keuangan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada masyarakat pelapor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Said Aqil Serukan....

<!--more-->

5. Said Aqil Serukan Tidak Bayar Pajak, Begini Respons Stafsus Sri Mulyani

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara soal seruan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil untuk tidak membayar pajak. Hal ini buntut kasus penganiayaan oleh MDS, anak mantan pejabat pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo alias RAT.

“Kami menghormati pendapat itu. Dengan tegas, Kemenkeu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan Kemenkeu menjunjung tinggi integritas bagi seluruh pegawai,” kata Prastowo kepada Tempo, Rabu, 1 Maret 2023.

Prastowo menegaskan, Kemenkeu memegang prinsip teguh pada akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi baik dalam bekerja, melayani, maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dia mengatakan kasus RAT menjadi pelajaran dan perbaikan utama dari sisi pengawasan internal dan kinerja.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Prediksi Produksi Beras Awal Tahun 13,79 Juta Ton, BPS: Dapat Terkoreksi karena Cuaca

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

13 jam lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

13 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

16 jam lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

1 hari lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya