Jokowi dan Sri Mulyani Bahas Kerangka Ekonomi Makro dan APBN 2024

Senin, 20 Februari 2023 18:52 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini seusai mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi hari ini, Senin, 20 Februari 2023. Menurut dia, Ratas tersebut membahas mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal untuk penyusunan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2024.

Sri Mulyani menjelaskan dalam siklus APBN, pemerintah akan memulai pembahasan sangat awal yaitu di mana arah kebijakan makro ekonomi dan kebijakan fiskal untuk tahun 2024. “Pembahasan itu akan semakin dimatangkan dalam proses penyusunan APBN, bahkan akan dipresentasikan dan dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI),” ujar Sri Mulyani di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Bendahara negara mengatakan, di dalam ratas tersebut juga membahas mengenai lingkungan global yang berubah secara sangat luar biasa. Untuk tahun 2023-2024, kata dia, tantangan yang terjadi seperti terjadinya geopolitik yang meningkat, dan inflasi tinggi dunia menyebabkan kenaikan suku bunga global.

Ditambah lagi, dibukanya kembali Cina setelah kebijakan lockdown karena pandemi Covid-19 yang menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi. Untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat, pertumbuhan ekonomi yang baik tahun 202 yaitu di 5,3 persen akan terus dijaga.

“Momentumnya bisa tetap dijaga untuk tahun 2023 dan 2024,” tutur Sri Mulyani.

Advertising
Advertising

Artinya, dia melanjutkan, dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga bisa tetap tumbuh di atas 5 persen, sehingga inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan. Selain itu, kenyamanan dari konsumen harus dijaga dan juga investasi momentumnya akan terus diperkuat.

“Kita perlu mengantisipasi kondisi global yaitu dalam bentuk ekspor yang mengalami distorsi karena geopolitik. Juga harga komoditas yang mungkin dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadi nya persaingan politik antara negara besar,” ucap Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Soal Pembentukan UU PPSK, Wamenkeu Singgung Krisis 1997, 2008, dan Pandemi Covid



Berita terkait

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

1 jam lalu

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

Di Bundaran HI, Jokowi berhenti sejenak untuk beristirahat dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

5 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

6 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya

Viral Wajib Bayar Biaya 30 Persen dari Harga Peti Jenazah di Bandara, Begini Penjelasan Bea Cukai

7 jam lalu

Viral Wajib Bayar Biaya 30 Persen dari Harga Peti Jenazah di Bandara, Begini Penjelasan Bea Cukai

Ramai di media sosial soal peti jenazah dari Penang dikenakan bea masuk sebesar 30 persen dari harga peti. Kemenkeu. Begini penjelasan Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

16 jam lalu

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

1 hari lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

1 hari lalu

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

1 hari lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

1 hari lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya