Manajemen Meikarta Tawarkan Opsi Titip Jual Buntut Konsumen Minta Uang Kembali, Apa Bedanya dengan Refund?

Rabu, 15 Februari 2023 12:45 WIB

Suasana apartemen di District 1 Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023. Sampai akhir 2022, Meikarta telah menyalurkan 4.200 unit apartemen kepada konsumen. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus Meikarta terus berlanjut. Terbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memanggil bos Meikarta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI membahas permasalahan apartemen Meikarta di Senayan, Jakarta pada Senin, 13 Februari 2023. Salah satu yang jadi bahasan adalah soal pengembalian dana yang diminta oleh konsumen.

Meikarta Tawarkan Opsi Titip Jual, Bukan Refund

Pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU, anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), menawarkan opsi secondary market atau titip jual bagi konsumen yang belum mendapat unit dan ingin dana dikembalikan.

Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya juga mengatakan bukan refund yang akan dilakukan kepada 130 konsumen yang meminta pengembalian dana. "Jadi, untuk ini tetap diperjualbelikan melalui secondary market namanya ya," kata Ketut.

Lebih lanjut, dia mengatakan tahun 2023 ini ada 2.200 unit yang ditargetkan selesai. Adapun yang sudah dibangun saat ini ada 7 blok di 14 tower. "Yang sudah dihuni kurang lebih 7 tower," kata Ketut.

"Ada 130 konsumen yang merasa ingin meminta uang yang sudah disetor kembali sehubungan dengan unit yang dipesan belum selesai. Tadi kami sudah dipaparkan oleh manajemen bagaimana supply dan demand Meikarta ini," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat meninjau kawasan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023.

Beda Titip Jual dengan Refund

Advertising
Advertising

Secondary market atau titip jual dan refund adalah dua hal yang berbeda. Dasco mengatakan manajemen Meikarta mengambil keputusan akan melakukan proses titip jual melalui secondary market terhadap unit milik konsumen yang meminta pengembalian dana.

Artinya, unit tersebut akan dijual kembali oleh manajemen Meikarta melalui pasar sekunder atau secondary market. Jika sudah laku, konsumen tersebut baru akan menerima kembali uangnya. Sementara jika refund, uang langsung kembali pada konsumen.

"Tadi saya minta berapa lama manajemen melihat arus suplai demand, paling lama empat minggu atau sebulan. Itu 130 selesai, kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen selesai," ujar Dasco.

Lebih lanjut, dia mengatakan DPR RI melalui komisi terkait akan memantau proses kelancaran pembangunan dan serah terima unit-unit yang sudah selesai, serta melakukan pendampingan kepada konsumen yang membeli agar haknya bisa terpenuhi.<!--more-->

Konsumen Meikarta Pernah Diminta Titip Jual

Sebelumnya, Konsumen Meikarta, Rosliani mengaku pernah diajak bermediasi dengan PT MSU soal kelalaian pengembang dalam memberikan haknya kepada konsumen. Tapi, menurut Rosliani, mediasi itu tidak berpihak kepada para konsumen dan justru merugikan.

"Jadi pernah kami diajak mediasi, nah hasilnya waktu itu kami diminta titip jual, loh unitnya belum ada, apa yang mau dititip," kata Rosliani kepada Tempo, Jumat 27 Januari 2023.

Rosliani lantas tidak menyepakati permintaan pengembang untuk titip jual lantas membuat penawaran baru. "Simpel aja, kalau emang mau titip jual, bayarin aja uang yang saya keluarkan, kalau unit yang belum jadi itu mau dijual lagi silahkan," kata Rosliani.

Bukan hanya itu, Roslian pun mengaku banyak mendapatkan tawaran dari sales untuk relokasi dari Meikarta setelah pengembang itu tak mampu menyediakan unit kepada konsumennya.

"Sejak 2020, itu banyak banget sales hubungi saya untuk relokasi dari Meikarta dan diminta tambahan biaya, dari mana uang saya kalau harus relokasi," katanya.

Konsumen Meikarta Terbujuk Hunian Strategis

Rosliani mengaku tertarik membeli hunian yang dikembangkan oleh anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. itu karena termakan rayuan hunian strategis. "Jadi awalnya tertarik karena kan aku pegawai swasta bukan PNS, jadi ingin investasi di masa depan, jika sewaktu-waktu saya tidak lagi bekerja," kata Rosliani.

Rosliani mengatakan, niat awal dirinya membeli Meikarta adalah untuk disewakan kembali dan menjadi ladang penghasilan bagi dirinya. "Aku pikir potensinya bagus karena ada kereta cepat Jakarta-Bandung dan kata salesnya lokasinya dekat dengan universitas," kata Rosliani.

AMELIA RAHIMA SARI | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: 5 Fakta Terbaru Kasus Meikarta Usai Bos Lippo Cikarang Rapat dengan DPR, Apa Saja?

Berita terkait

Ratusan Warga Hadiri Halalbihalal Rempang, Terus Suarakan Tolak Relokasi

6 hari lalu

Ratusan Warga Hadiri Halalbihalal Rempang, Terus Suarakan Tolak Relokasi

Selain ajang silaturahmi, momen ini menunjukkan sikap warga Rempang yang masih menolak relokasi sampai saat ini.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

11 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak-hak Konsumen Plus Perlindungan dan Kewajiban Konsumen

22 hari lalu

Ketahui Hak-hak Konsumen Plus Perlindungan dan Kewajiban Konsumen

Level pengetahuan kebanyakan konsumen Indonesia soal perlindungan dan hak-hak konsumen masih di level tiga, dari level tertinggi 5.

Baca Selengkapnya

Kesadaran Hak Konsumen Indonesia Masih Level Tiga, Dipengaruhi Adat Ketimuran

26 hari lalu

Kesadaran Hak Konsumen Indonesia Masih Level Tiga, Dipengaruhi Adat Ketimuran

Kesadaran hak konsumen Indonesia masih pada level mampu alias level tiga. Adat ketimuran membuat konsumen nrimo dengan keadaan.

Baca Selengkapnya

PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

48 hari lalu

PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

Alih-alih PIK 2 dan BSD, pengamat menilai lebih pemerintah melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang dan Meikarta masuk dalam daftar PSN.

Baca Selengkapnya

Rapat dengan DPR, KPU Ungkap 181 Petugas Pemilu Meninggal pada 14-25 Februari 2024

50 hari lalu

Rapat dengan DPR, KPU Ungkap 181 Petugas Pemilu Meninggal pada 14-25 Februari 2024

Jumlah meninggal tersebut berdasarkan data KPU yang diambil pada 14-25 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Otorita Beri Opsi ke Warga yang Terdampak Pembangunan IKN: Ganti Untung atau Relokasi Lahan

14 Maret 2024

Otorita Beri Opsi ke Warga yang Terdampak Pembangunan IKN: Ganti Untung atau Relokasi Lahan

Otorita beri pilihan soal ganti rugi lahan milik masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Rapat DPR dengan KPU Diusulkan Digelar usai Rekapitulasi Suara Nasional Selesai

13 Maret 2024

Rapat DPR dengan KPU Diusulkan Digelar usai Rekapitulasi Suara Nasional Selesai

DPR sebelumnya telah mengundang KPU untuk hadir dalam RDP yang akan digelar pada Kamis, 14 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Tanah Bergerak di Bandung Barat, Pemerintah akan Relokasi Warga Terdampak

3 Maret 2024

Tanah Bergerak di Bandung Barat, Pemerintah akan Relokasi Warga Terdampak

Musibah tanah bergerak itu dipicu oleh hujan deras selama tiga hari berturut-turut di sekitar wilayah.

Baca Selengkapnya

Pulang Kampung untuk Mencoblos, Ini Harapan Warga Rempang yang Akhirnya Setuju Direlokasi

14 Februari 2024

Pulang Kampung untuk Mencoblos, Ini Harapan Warga Rempang yang Akhirnya Setuju Direlokasi

Warga Pulau Rempang yang sudah setuju direlokasi pada pagi hari ini pulang ke Rempang untuk melakukan pencoblosan. Apa harapan mereka?

Baca Selengkapnya