Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pulang Kampung untuk Mencoblos, Ini Harapan Warga Rempang yang Akhirnya Setuju Direlokasi

image-gnews
Warga kampung tua Pasir Panjang, Pulau Rempang antri melakukan pencoblosan di TPS 009, Rabu 14 Februari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Warga kampung tua Pasir Panjang, Pulau Rempang antri melakukan pencoblosan di TPS 009, Rabu 14 Februari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Iklan

TEMPO.CO, Batam - Warga Pulau Rempang yang sudah setuju direlokasi pulang ke Rempang untuk melakukan pencoblosan, Rabu 14 Februari 2023 pagi. Mereka meminta persoalan Rempang segera diselesaikan siapa pun presidennya.

Masyarakat yang sudah direlokasi datang menggunakan bus dan kendaraan pribadi. Tidak hanya orang tua yang memiliki hak pilih, anak-anak turut hadir bersama rombongan di Pasir Panjang ini. 

Mereka datang bersama dengan satu mobil aparat kepolisian, yang juga ikut berjaga saat pencoblosan.

Ketua RT 001 Kampung Pasir Panjang, Muhammad Nasir satu dari beberapa warga Kampung Pasir Panjang yang telah pindah ke tempat tinggal sementara mengatakan rombongan datang dengan dua bus. "Tidak hanya ke Kampung Pasir Panjang, ada juga yang mencoblos ke Kampung Sembulang," kata Nasir.

Terkait dengan pencoblosan ini, Nasir mengatakan hanya menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai rakyat yang memiliki hak pilih. Meskipun tidak dilaksanakan di rumah sementara yang saat ini mereka tempati.

"Awalnya memang diminta pindah, tetapi Dapil kami di sini, jadi tetap di sini mencoblos," kata Nasir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah seroang warga yang juga menerima relokasi Julianan (34 tahun) berharap siapa pun jadi presiden proyek Rempang Eco City harus tetap berjalan. "Karena siapa pun presidennya tinggal meneruskan saja."

Namun memang ada orang yang tidak paham kaya Juliana, tetapi hal itu harus dimaklumi. "Ini bisa jadi Pemilu terakhir (di Pasir Panjang), nanti Pemilu di kampung yang baru," katanya.

Warga lainnya yang menerima relokasi, Siti Arini berharap, pemerintah mencarikan solusi yang berarti untuk masyarakat Rempang. "Ini pendapat pribadi saya, kalau memang tidak jadi relokasi, Alhamdulillah, kita balik ke sini. Kalau jadi relokasi, kami hanya ingin pemerintah berikan ganti rugi yang pantas kepada kami," perempuan berusia 31 tahun ini.

Sampai saat ini proses pencoblosan Pemilu 2024 masih berlangsung di Kampung Pasir Panjang Rempang. Warga yang menerima relokasi dan sudah mencoblos kembali ke kota tepat hunian sementara.

Pilihan Editor: Antusias Warga Rempang Nyoblos: Jangan Anggap Kampung Ini Tidak Ada

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

5 jam lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

3 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

3 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

3 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.