TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kekesalannya melihat dua pabrik pupuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berhenti beroperasi, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF). Kekesalan disampaikan saat Jokowi meresmikan pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda di Kabupaten Aceh Utara.

Jokowi menyebut peresmian dilakukan setelah dia memberi perintah kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan kedua pabrik ini. Tapi hari ini, baru PIM saja yang berhasil dijalankan lewat investasi senilai Rp 1,7 triliun.

"AAF masih ada banyak masalah yang harus dilihat dan dihitung," kata Jokowi saat peresmian, Jumat, 10 Februari 2022.

AAF tercatat mulai berproduksi sejak 1 Januari 1984 setelah diresmikan oleh mantan Presiden Soeharto. Kapasitas produksi pabrik ini mencapai 570 ribu ton per tahun.

Pabrik penghasil pupuk urea ini adalah satu dari lima proyek yang disetujui pemimpin negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN I pada 1976 di Bali. Empat negara jadi pemegang saham yaitu Indonesia 60 persen; Malaysia, Filipina, dan Thailand masing-masing 13 persen, serta Singapura 1 persen.

Selanjutnya: Sekitar tahun 2005....

<!--more-->

Sekitar tahun 2005, masalah sudah terjadi di pabrik patungan ini. Kala itu, Direktur Utama AAF Rauf Purnama diketahui bertemu Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla untuk membicarakan kelanjutan pabrik yang sudah tidak beroperasi sejak 2003.

Pada 2011, pemerintah menugaskan PT Pupuk Sriwidjaja atau Pusri, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), mengakuisisi 40 persen saham AAF. Dikutip dari laman resmi Pustri, AAF disebut berhenti beroperasi sejak tidak adanya lagi pasokan gas dari ExxonMobil Oil Indonesia Inc pada Agustus 2003.

Direktur Utama Pusri saat itu adalah Arifin Tasrif yang sekarang jadi Menteri ESDM. Setelah mengambi alih 40 persen saham, Arifin berencana menggabungkannya dengan PIM. Pusri menguasai 99,99 persen saham di PIM. Di sisi lain, total 60 persen saham di AAF oleh pemerintah selama ini sebenarnya juga dipegang lewat Pusri.

Hiingga Februari 2019, kepemilikan AAF beralih ke PIM yang juga anak perusahaan PT Pupuk Indonesia. Akuisi terjadi beberapa bulan sebelum Erick dilantik Jokowi jadi Menteri BUMN pada Oktober 2019.

Masalah di AAF maupun PIM juga diungkap Jokowi. Ia menyebut sejak 2005, kedua pabrik terkendala oleh pasokan gas untuk operasional. Kepala negara lantas mempertanyakan apakah impor gas tidak bisa dilakukan, kalau memang pasokan dari dalam negeri kurang. "Saya enggak tau, berpuluh tahun, bertahun-tahun kita diamkan saja aset sebesar ini," ujarnya.

Selanjutnya: Sembari menunggu AAF bisa....

<!--more-->

Sembari menunggu AAF bisa segera dijalankan kembali, Jokowi telah meminta pabrik PIM-1 dan PIM-2 segera operasi. Keduanya adalah unit pabrik pupuk urea dan ammonia milik PIM.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Pabrik Amoniak PIM-1 dan PIM-2, bagian dari PIM, bisa segera dijalankan. Jokowi pun meminta Erick dan Pupuk Indonesia membantu kebutuhan gas untuk pabrik-pabrik ini. "Ini kebutuhan dasar yang kami inginkan, kok dibiarin saja," kata dia.

Jokowi pun menargetkan kapasitas produksi pupuk di PIM ini bisa meningkat dua kali lipat dari eksisting, dari 570 ribu ton menjadi 1,14 juta ton. Sehingga, keluhan pupuk yang ada di petani bisa diselesaikan.

Menurut Jokowi, pupuk kini telah jadi persoalan penting. Pasokan pupuk jadi bermasalah karena dua produsennya, Rusia dan Ukraina, sedang berperang. Kondisi ini mengguncang produktivitas pertanian, sehingga output berkurang dan harga naik.

Kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 13,5 juta ton, sedang yang baru bisa dipenuhi baru 3,5 juta ton. Situasi ini dirasakan Jokowi ketika turun ke desa bertemu pertani. "Selalu yang disampaikan adalah 'pak pupuk ga ada, pak pupuk harga tinggi’. kalau enggak ada, kalau suplainya turun artinya harga pasti naik otomatis. Apalagi yang bersubsidi," kata kepala negara.

Pilihan Editor: Belasan Ton Minyakita Diduga Ditimbun di Kendal, Dijual Rp 15.400 per Liter

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.