Calon Gubernur BI Minimal Punya 5 Kriteria Ini, Kata Ekonom Celios

Kamis, 2 Februari 2023 16:14 WIB

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Bank Indonesia (BI) mengakui, tingkat inflasi pada tahun 2022 akan berada di atas batas atas kisaran sasaran BI yang sebesar 4 persen year on year (yoy). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membeberkan kriteria calon Gubernur BI baru yang harus bisa menghadapi resesi global 2023.

Menurut Bhima, calon Gubernur BI setidaknya harus memiliki lima kriteria. Pertama, kata dia, harus berani menolak melanjutkan burden sharing atau cetak uang dalam rangka menyelamatkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Baca: Sri Mulyani, Dulu Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia, Kini Masuk Bursa Calon Gubernur BI

“Kedua, mencari opsi stabilitas kurs terpaku pada kebijakan konvensional naik turunkan suku bunga acuan,” ujar dia kepada Tempo pada Kamis, 2 Februari 2023.

Kriteria ketiga, dia melanjutkan, memiliki integritas atau tidak punya masalah konflik kepentingan dan track record yang bersih. Keempat, mempunyai komitmen mengarahkan kebijakan moneter yang pro-mitigasi perubahan iklim.

Advertising
Advertising

Selanjutnya, kelima adalah paham dan mampu mengendalikan arah perkembangan teknologi, termasuk soal rupiah digital dan cepatnya inovasi fintech payment. Namun, Bhima belum berani memberikan nama siapa yang paling cocok dengan kriteria tersebut untuk menjadi pengganti Perry Warjiyo. “Dari internal BI banyak yang punya kapasitas,” tutur Bhima.

Salah satu nama yang santer dikabarkan menjadi Gubernur BI adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menanggapi kabar itu, bendahara negara itu mengatakan bahwa soal pemilihan Gubernur BI sudah diatur dalam undang-undang.

“Itu prosesnya sudah ada,” ujar dia dalam dalam acara Konferensi Pers Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2023 di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 31 Januari 2023.

Menurut Sri Mulyani, pihaknya bersama KSSK masih fokus menjalankan tugas yang saat ini diemban. “Karena ini adalah tugas utama kami yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disebutkan bahwa pejabat Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persejutuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Baca: Jabatan Dirut Bulog Tinggal 2 Bulan Lagi, Apa Rencana Buwas Berikutnya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

1 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Ekonom BCA Ungkap Peluang Penguatan Rupiah di Bawah Rp 16.000 per Dolar AS

4 hari lalu

Ekonom BCA Ungkap Peluang Penguatan Rupiah di Bawah Rp 16.000 per Dolar AS

Ketegangan di Timur Tengah yang perlahan mereda menjadi salah satu faktor peluang menguatnya rupiah.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sarankan APBN 2025 Fokus pada Sejumlah Sektor, Makan Siang Gratis Ditunda

6 hari lalu

Ekonom Sarankan APBN 2025 Fokus pada Sejumlah Sektor, Makan Siang Gratis Ditunda

Prabowo berjanji jika terpilih sebagai presiden, dia akan melaksanakan program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

6 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

6 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

6 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya