TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama menyinggung soal rencana pengalokasian subsidi tiket kereta api 2023 sebesar Rp 3,3 triliun dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan, Rabu, 17 Januari 2023. Subsidi itu ditujukan untuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO).

Menurut Suryadi pemberian subsidi tersebut dapat mengendalikan harga tiket kereta api. "Oleh karena itu saran kami pemerintah tidak terlalu sering mewacanakan harga tiket KRL dan yang lain," tuturnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan penyelenggaraan PSO telah dirancang untuk membantu pemerintah dalam menjamin stabilitas harga tiket. Terlebih, kereta api adalah transportasi publik favorit di wilayah Jabodetabek. Selain itu, harga tiket commuter line atau KRL yang terjangkau dinilai telah membantu masyarakat terutama pasca pandemi.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Adita Irawati memastikan belum ada kenaikan KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Kendati demikian, Kemenhub kini tengah mengkaji perubahan skema tarif tersebut.

Kemenhub juga tak menampik, wacana kenaikan harga KRL dipertimbangkan ulang karena tarifnya saat ini masih disubsidi oleh negara PSO. Tetapi, Kemenhub berencana untuk membuat skema baru agar subsidi tersebut bisa tepat sasaran.

"Untuk memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan kajian mengenai skema subsidi PSO yang lebih tepat sasaran," tutur Adita dalam keterangannya kepada Tempo, Rabu, 28 Desember 2020.

Pemerintah berencana melakukan penyesuaian besaran subsidi untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik. Sehingga, menurut Adita, Kemenhub perlu berupaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Artinya, seperti yang diungkapkan Budi sebelumnya, orang kaya berdasi bakal dikenakan tarif tiket KRL Commuter Line yang lebih mahal.

Namun, Kemenhub menghimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan. Kemenhub pun menyatakan akan menerima masukan dan saran dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan penyesuaian tarif KRL ini.

Baca Juga: Dua Alasan Kemenkeu Naikkan Subsidi Energi Menjadi Rp 551 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.