Bikin keuangan KAI berdarah-darah

Proyek LRT Jabodebek yang menghabiskan dana sebesar Rp 32,5 triliun ini dibebankan kepada PT KAI. Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, semula biaya pembangunan LRT Jabodebek adalah sebesar Rp 29,9 triliun. Namun membengkak sebesar Rp 2,6 triliun.

Menurut dia, hal ini merupakan hal yang tak wajar. Sebab, proyek ini dimiliki oleh Kementerian Perhubungan dengan kontraktor proyek, perusahaan BUMN, PT Adhi Karya namun KAI sebagai yang membiayai proyek.

Selanjutnya: "Proyek ini agak aneh ..."

<!--more-->

"Proyek ini agak aneh (karena) pemilik proyek Kementerian Perhubungan, kontraktornya Adhi Karya, dan di Perpres 49 (2017) PT KAI sebagai pembayar," kata Didiek, Rabu, 6 Juli 2022. "Jadi kalau dibuka anatomi Perpres 49 itu, memang ini sesuatu yang tidak wajar sebetulnya."

Meski begitu, perseroan tetap berkomitmen menyelesaikan pekerjaan yang masuk dalam proyek strategis nasional tersebut.

Mantan Direktur Keuangan KAI ini kemudian merincikan, dari nilai awal proyek LRT Jabodebek sebesar Rp 29,9 triliun, sekitar Rp 25 triliun di antaranya dialokasikan untuk pembangunan prasarana. Sisanya, sekitar Rp 4 triliun digunakan untuk menyediakan sarana atau kereta.

Untuk membiayai proyek ini, KAI mendapatkan dukungan Penyertaan Modal Negara atau PMN sekitar Rp 10 triliun. Adapun sekitar Rp 20 triliun sisanya dibayar melalui kredit sindikasi 15 bank yang dibayarkan oleh KAI dengan jaminan pemerintah.

"Kami berutang itu Rp 20 triliun sendiri. Jadi, bagaimana kami mengembalikan utang kalau tidak ditopang oleh PSO (public service obligation) untuk pengambilan infrastruktur (LRT)," tutur Didiek.

Adapun, proyek LRT dimulai sejak 2015. Proyek itu akhirnya diberi landasan hukum saat diterbitkannya Perpres No.49/2017 pada Mei lima tahun yang lalu.

Namun hingga tahun 2017, proyek tersebut terkendala kesulitan soal penagihan ongkos pembangunan karena kontraktor BUMN kala itu belum berkontrak dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Sedangkan Menteri Keuangan saat itu, kata Didiek, menyampaikan bahwa negara belum sanggup untuk mengeluarkan dana sebesar Rp 29,9 triliun untuk proyek LRT. Akhirnya, pemerintah memberikan dukungan dengan skema cicilan.

Namun hal itu juga belum sesuai dengan model bisnis yang diatur oleh Perpres. Dalam Perpres 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan sebagai penyelenggara pengoperasian, perawatan, serta pengusahaan proyek infrastruktur dan sarana LRT yang dijadikan satu proyek.

"LRT menjadi bagian dari PT Kereta Api Indonesia, dan ini akan menjadi beban," ucap Didiek kala itu.

MOH KHORY ALFARIZI | UJI SUKMA MEDIANTI

Baca Juga: Bos KAI Curhat Soal Biaya Proyek LRT Jabodebek Membengkak jadi Rp 32,5 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

• Sebelumnya
• 1
• 2