TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak menilai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja sebagai jalan culas yang diambil Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Alih-alih memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Perpu Cipta Kerja justru malah meneruskan aturan pelaksana yang bersifat strategis berdasar UU Cipta Kerja.

Baca: Buruh Geruduk Istana Negara Sabtu Ini Tolak Perpu Cipta Kerja, Berikut 9 Isu Tuntutannya

"penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan jalan culas yang diambil presiden untuk melanggengkan ketidakberpihakan kepada rakyat dalam Omnibus Law Cipta Kerja," ujar Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, melalui keterangan persnya, Selasa, 10 Januari 2023.

Dalam Perpu Cipta Kerja tersebut, kata Nining, para buruh membaca tidak adanya perubahan dan mengandung muatan yang sama seperti halnya UU Cipta Kerja. "Artinya Perpu Cipta Kerja berisikan masalah yang sama."

Nining menjelaskan salah satu masalah yang akan dihadapi rakyat jika Perpu Cipta Kerja terlaksana di antaranya pasar tenaga kerja fleksibel. Sebab, dalam beleid tersebut, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur dalam Peraturan Pemerintah yakni PP No. 35 Tahun 2021.

“Dalam Pasal 6 PP No. 35 Tahun 2021 diatur PKWT dilaksanakan paling lama lima tahun. Sehingga membuat kepastian hak atas pekerjaan semakin dijauhkan bagi para pekerja atau buruh,” kata Nining.

Masalah selanjutnya adalah politik upah murah. Hal itu tertuang dalam Pasal 88C ayat (3) UU/Perpu Cipta Kerja dan Pasal 25 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 yang menyebut skema kebijakan pengupahan yang dirumuskan merujuk pada kepentingan pelaku usaha, khususnya kondisi bisnis perusahaan dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

“Padahal, jika berbicara mengenai kebijakan pengupahan, mestinya merujuk pada kondisi objektif dan riil pekerja, di mana upah pekerja diproyeksikan agar pekerja dan keluarganya mendapatkan upah yang layak untuk penghidupannya, sehingga kehidupan lebih sejahtera,” kata Nining.

Nining melanjutkan, kondisi tersebut menunjukkan UU/Perpu Cipta Kerja meletakkan kebijakan pengupahan sebagai sebuah ongkos produksi yang menjadi beban bagi perusahaan. Dengan dalih dan tuduhan tanpa dasar yang menyebutkan bahwa ongkos upah di Indonesia cenderung mahal dan membuat investor enggan berbisnis di Indonesia, Perpu Cipta Kerja sama saja dengan melegitimasi kebijakan politik upah murah di Indonesia.

“Selanjutnya, Perpu Cipta Kerja masih mengatur ketentuan alih daya (outsource) yang sama dalam UU Cipta Kerja yang tidak ada lagi penjelasan ketentuan yang mengatur batasan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat dialih daya,” kata Nining.

Menurut Nining, itu sama saja memperluas sistem outsourcing yang tentunya bertolak belakang dengan UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pekerjaan alih daya dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi.

“Dalam Perpu Cipta Kerja dapat memberi peluang bagi perusahaan alih daya untuk dapat memberikan pekerjaan kepada pekerja berbagai tugas hingga tugas yang ranahnya bersifat bukan penunjang,” kata Nining.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal merevisi PP Nomor 35 Tahun 2021, termasuk Pasal 64 yang mengatur ihwal outsourcing pekerja. Pasalnya, substansi mengalami perubahan dalam Perpu Cipta Kerja yang baru diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022, sebagai pengganti UU Cipta Kerja. Sedangkan PP Nomor 35 Tahun 2021 merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja.

“UU Cipta Kerja tidak mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan atau outsourcing. Sedangkan dalam Perpu Cipta Kerja ada pembatasan jenis pekerjaan,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHIJSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 6 Januari 2023.

Jenis pembatasan jenis-jenis pekerjaan untuk outsourcing tersebut, lanjut Indah, bakal ditetapkan lebih lanjut dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. “Akan kami ubah. Kami dalam proses merevisi,” ucapnya.

Baca juga: Sabtu Ini, Puluhan Ribu Buruh Akan Demo Tolak Perpu Cipta Kerja di Depan Istana Negara

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.