Terpopuler: Perpu Cipta Kerja Disebut Cara Culas Mengakali Aturan Pemerintah, OJK Akan Rawan Korupsi

Minggu, 8 Januari 2023 06:00 WIB

Ilustrasi penolakan Perppu Cipta Kerja. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Sabtu, 7 Januari 2023 dimulai dari kritik keras ahli hukum tata negara atas Perpu Cipta Kerja.

Berikutnya ada berita tentang heboh Haji Amin yang pamer tabungan Rp 500 triliun, Perpu Cipta Kerja atur besar pesangon yang harus dibayar perusahaan ketika PHK karyawan dan kritik Faisal Basri soal bancakan proyek Luhut dan GoTo. Lalu ada berita tentang OJK yang dikhawatirkan bakal jadi rawan korupsi dan lowongan kerja di Susi Air.

Keenam berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan enam berita trending tersebut.

1. Perpu Cipta Kerja, Ahli Hukum Tata Negara: Cara Culas Mengakali Aturan Main Pemerintah

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.

Advertising
Advertising

“Saya tidak bisa menemukan yang lebih soft dari itu. Saya katakan ini adalah cara culas untuk mengakali aturan main pemerintah sendiri,” ujar Bivitri dalam Forum Diskusi Salemba 87 yang digelar virtual pada Sabtu, 7 Januari 2022.

Bivitri menyatakan cara culas itu tergambar dari bagaimana cara perumusan Perpu yang menjadi pengganti Undang-undang (UU) yang siap mengatur materi yang sama dengan UU.

Simak lebih jauh tentang UU Cipta Kerja di sini.

2. Heboh Haji Amin Pamer Saldo Tabungan Rp 500 Triliun, Ini Respons Bankir, Ekonom hingga PPATK

Seorang pria yang mengaku bernama Haji Amin viral di media sosial usai memamerkan saldo tabunganya senilai Rp 500 triliun. Bagaimana tanggapan ekonom, bankir, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)?

Seorang bankir yang dihubungi Tempo pada Kamis malam lalu menilai video itu adalah hoaks atau kabar palsu. "Itu hoaks, di IG (instagram) akun-akun gosip udah naik (diunggah) beberapa kali. Itu merupakan hoaks," kata bankir tersebut.

Simak lebih jauh tentang Haji Amin di sini.

<!--more-->

3. Perpu Cipta Kerja Sebut Pengusaha Wajib Bayar Pesangon Jika Lakukan PHK, Berapa Besarannya?

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja jika melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada pekerja atau buruh. Perpu tersebut diteken dan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Jumat, 30 Desember 2022 lalu.

“Dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,” demikian bunyi pasal 156 ayat 1 dalam Perpu Cipta Kerja yang dikutip pada Sabtu, 7 Januari 2022.

Adapun di pasal 156 ayat 2 dijelaskan bahwa uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.

Simak lebih jauh tentang PHK di sini.

4. Faisal Basri Ungkap Bancakan Proyek Luhut dan GoTo, Kemenko Marves: Jangan Buruk Sangka

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto buka suara soal cerita ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri ihwal pertemuan mereka dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya Faisal Basri mengungkapkan geram atas proyek bancakan anak perusahaan milik Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi, PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) dengan PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) untuk memproduksi kendaraan listrik.

"Urusan mereka kan business to business. Tolong Pak Faisal Basri jangan terus berburuk sangka," ujar Seto kepada Tempo, Jumat, 6 Januari 2023.

Simak lebih jauh tentang Faisal Basri di sini.

<!--more-->

5. OJK Jadi Penyidik Tunggal Pidana Jasa Keuangan, Eks Penyidik KPK: Rawan Korupsi

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, angkat bicara soal pemberian kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyidik tunggal tidak pidana di sektor jasa keuangan. Ia menolak tegas pemberian wewenang yang termaktub dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tersebut.

Pegiat yang kerap menyuarakan suara antikorupsi menyatakan bahwa akan sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi ketika kewenangan yang absolut diberikan kepada OJK sebagai penyidik tunggal. Hal ini, kata Yudi, membuat perusahaan, lembaga atau orang yang berkecimpung di sektor keuangan akan sangat takut kepada penyidik OJK.

"Yang dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang karena tidak ada lembaga atau institusi lain yang bisa menyidik kasus dalam sektor jasa keuangan," kata Yudi lewat keterangan tertulis dikutip pada Sabtu, 7 Januari 2022.

Simak lebih jauh tentang OJK di sini.

6. Susi Air Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate dan Profesional, Catat Jadwal Wawancaranya

Maskapai penerbangan Susi Air tengah membuka lowongan kerja untuk fresh graduate dan profesional. Perusahaan tersebut mengadakan On Job Training (OJT) Walk in Interview pada 12 hingga 13 Januari 2023.

Apakah Anda tertarik bekerja di perusahaan yang dimiliki Susi Pudjiastuti ini?

Akun Instagram resmi Susi Air membeberkan berbagai posisi yang tersedia dalam lowongan pekerjaan tersebut.

Simak lebih jauh tentang Susi Air di sini.

Berita terkait

Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

10 menit lalu

Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

PJ Gubernur Bangka Belitung menyebut sekitar seribu pekerja di lima smelter yang terkait korupsi timah terkena PHK

Baca Selengkapnya

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

1 jam lalu

Pinjol Ilegal Makin Marak, Satgas Pasti Beberkan Tiga Pemicunya

Satgas Pasti khawatir layanan pinjaman dana online atau pinjol baik yang resmi ataupun ilegal berkembang dan digemari masyarakat. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

17 jam lalu

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dua tuntutan para pekerja di Indonesia pada Hari Buruh Internasional alias May Day.

Baca Selengkapnya

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

22 jam lalu

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

Serikat buruh dan pekerja menyoroti soal UU Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2024. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

PT Amerta Indah Otsuka Buka Lowongan Kerja, Cek Persyaratannya?

23 jam lalu

PT Amerta Indah Otsuka Buka Lowongan Kerja, Cek Persyaratannya?

PT Amerta Indah Otsuka tengah membuka lowongan kerja untuk posisi Talent Development Staff.

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

1 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

1 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

2 hari lalu

Hadiri WEF, Airlangga Beberkan Tantangan RI Ciptakan Lapangan Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara besarnya tantangan Indonesia di bidang tenaga kerja, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

4 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

5 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya