TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini, Indonesia menghelat hajatan besar sebagai Presidensi G20. Pemerintah sibuk sejak awal 2022 untuk menggelar pertemuan sherpa. Persamuhan itu merumuskan isu-isu utama yang akan dibahas para pemimpin dari 20 negara.

Tiga isu prioritas yang diusung Indonesia sebagai Presidensi G20 adalah transisi energi, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Adapun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022.

Beragam peristiwa menjelang dan selama KTT disorot oleh publik. Pembahasan yang alot untuk menghasilkan komunike, komitmen investasi, sampai kampanye Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dihadang menjadi pemberitaan tersanter sepanjang KTT G20. Berikut ini kilas-balik pelaksanaan G20 yang dihimpun Tempo.

1. Sinyal Tak Tercapainya Komunike Pertama Kali Diungkap Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan adalah pejabat yang pertama kali memberikan sinyal bahwa komunike berjalan alot. Dua hari sebelum KTT, ia mengaku tak bisa memastikan soal leaders communique (komunike) yang akan dihasilkan dari pertemuan kepala negara-kepala.

Sebab, KTT berlangsung saat kondisi geopolitik dunia memanas. "Belum pernah ada G20 dengan situasi dunia sekompleks sekarang. Kalau nanti tidak menghasilkan leaders communique, ya sudah tidak apa-apa," kata Luhut.

Dia menganggap wajar bila persamuhan para kepala negara anggota G20 itu nihil komunike karena dunia tengah menghadapi pelbagai masalah. Misalnya, eskalasi perang Rusia-Ukraina, krisis global setelah pandemi Covid-19, hingga ancaman krisis karena perubahan iklim.

Di lokasi pelaksanaan G20, isu komunike menjadi ramai setelah pernyataan Luhut. Para menteri di Kabinet Indonesia Maju sama sekali tak mau berkomentar soal bagaimana jalur sherpa meeting menghasilkan kesepakatan bersama untuk dibawa ke pertemuan G20. Namun akhirnya pada saat KTT, komunike itu terjadi.

Selanjutnya, lobi-lobi Sri Mulyani....

<!--more-->

2. Lobi-lobi Sri Mulyani di Tingkat Menteri

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan ia sempat melakukan lobi-lobi di tingkat menteri untuk menghasilkan komunike. Pembicaraan di level menteri berjalan tak terlalu mulus setelah invasi Rusia ke Ukraina sangat alot.

"Pada level menteri, paragraf tentang perang tidak mencapai kesepakatan," kata Sri Mulyani.

Paragraf yang disebut Sri Mulyani adalah poin ketiga dalam draf deklarasi KTT G20 Presidensi Indonesia. Dalam paragraf itu disinggung bahwa negara-negara G20 mengecam invasi Rusia ke Ukraina karena menyebabkan dampak ekonomi yang mendalam.

Perang telah mengakibatkan penderitaan yang luar biasa dan memperburuk kerentanan ekonomi global. Perang juga berimbas pada melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, meningkatnya laju inflasi, mengganggu rantai pasok, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, serta meningkatkan risiko terhadap stabilisasi keuangan.

Sri Mulyani bercerita, upaya untuk mencapai komunike sebelum dan sesudah serangan Rusia sangat berbeda. Sebelum agresi terjadi, Kementerian Keuangan telah menggelar pertemuan tingkat menteri sebanyak tujuh kali dan mencapai kesepakatan. Di tingkat menteri dan deputi masing-masing negara, selama sembilan bulan sedari Februari, bendahara negara dan para stafnya di Kementerian Keuangan harus melobi hingga total seratus kali.

Selanjutnya, komitmen investasi jumbo....

Baca juga: Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

<!--more-->

3. Komitmen Investasi Jumbo

Jokowi mengatakan Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan jumbo hingga hampir US$ 1 triliun atau US$ 929,4 miliar. Komitmen ini tersebar untuk investasi sejumlah proyek infrastruktur hingga transisi energi. Menurut Jokowi, ada 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai US$ 238 miliar. Kemudian, ada juga 140 proyek bilateral senilai US$ 71,4 miliar.

PLN dan Amazon, misalnya, bersepakat membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 210 megawatt di empat lokasi proyek solar di Indonesia. Kedua perusahaan telah meneken perjanjian kerja sama di sela-sela KTT. Dalam perjanjian tersebut, Amazon akan membeli listrik berbasis EBT untuk mendukung kegiatan operasionalnya di Indonesia. Proyek PLTS nantinya berada di Jawa dan Bali yang masuk dalam sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.

Dalam peta jalannya, PLN akan membangun empat proyek pembangkit listrik skala utilitas baru. Pada 2021-2030, PLN memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 20,9 gigawatt.

Selain PLN dan Amazon, Indonesia Investment Authority atau INA telah menggandeng Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) dan CMB International Capital Corporation Limited (CMBI) untuk membentuk green fund atau pendanaan hijau. Ketiga pihak tersebut menandatangani nota kesepahaman atau MoU untuk investasi, pembentukan skema pendanaan, sampai kerja sama di bidang lainnya.

Green fund akan difokuskan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir, terutama di Indonesia. Green fund adalah bentuk dukungan keberlanjutan dan komitmen Indonesia mencapai target target netral karbon pada 2060.

Melalui pembentukan green fund, dana untuk membangun ekosistem kendaraan listrik ditargetkan terkumpul senilai US$ 2 miliar. Selanjutnya, untuk menghimpun dana, ketiga pihak akan memanfaatkan keunggulan Indonesia sebagai pusat bahan baku berkelanjutan, pasar domestik, jaringan, dan sumber daya. Dana hijau diyakini dapat memberikan imbal hasil jangka panjang dan berkelanjutan yang menarik bagi para investor.

Kemudian, Presiden Amerika Joe Bidden juga mengumumkan adanya perjanjian ExxonMobil dengan Pertamina. Komitmen investasi itu memiliki nilai U$ 2,5 miliar atau Rp 38,82 triliun.

Ada juga komitmen dari Korea Selatan yang akan mengembangkan moda raya terpadu (MRT) Jakarta Fase IV lintas Fatmawati-Kampung Rambutan. Indonesia dan Korea Selatan juga sudah menandatangani memorandum of understanding atau nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT G20. Pembangunan MRT Fase 4 akan melibatkan Korea Railroad Corporation atau KoRail.

Selanjutnya, pandemic fund....

<!--more-->

4. Pandemic Fund

Presidensi G20 Indonesia juga menghasilkan pengumpulan dana cadangan pandemi atau pandemic fund.Pada tahap pertama, dana itu terkumpul US$ 1,5 miliar.

Pengumpulan dana cadangan akan menjadi katalis untuk memobilisasi pendanaan-pendanaan lainnya bagi sektor kesehatan yang datang dari sumber yang berbeda-beda. Diskusi panel Joint Finance and Health Ministers Meeting G20 sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa negara-negara di dunia membutuhkan duit lebih dari US$ 10 miliar per tahun untuk menghadapi ancaman krisis pandemi pada masa mendatang.

Pengumpulan dana cadangan akan menjadi katalis untuk memobilisasi pendanaan-pendanaan lainnya bagi sektor kesehatan yang datang dari sumber yang berbeda-beda. Diskusi panel Joint Finance and Health Ministers Meeting G20 sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa negara-negara di dunia membutuhkan duit lebih dari US$ 10 miliar per tahun untuk menghadapi ancaman krisis pandemi pada masa mendatang.

Jokowi menuturkan inisiatif G20 diperlukan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman kesehatan yang mungkin kembali menyerang pada masa mendatang. Meski pandemi Covid-19 telah mereda dan menunjukkan pemulihan, Jokowi mengingatkan agar negara-negara tidak lengah.

Negara-negara yang telah menyampaikan komitmen adalah Australia, Kanada, Komisi Eropa, Perancis, Jerman, Cina, India, Indonesia, Italia, Jepang. Selanjutnya, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Prancis, dan Arab Saudi.

Ada pula tiga filantropi yang bergabung dalam pandemic fund, yakni The Bill & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust. Dana ini bakal dipakai bersama untuk membenahi sistem hingga menanggulangi kesenjangan anggaran kesehatan lima tahun ke depan.

Selanjutnya, pembentukan JETP dan RST....

<!--more-->

5. Pembentukan RST US$ 81,6 Miliar dan JETP

G20 juga sepakat membentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh Dana Moneter Dunia (IMF) senilai U$ 81,6 miliar. Dana ini digunakan untuk membanti negara-negara dalam kelompok rentan menghadapi krisis.

Selain itu melalui perhelatan KTT G20, Amerika Serikat cs pun bersepakat menghimpun dana US$ 20 miliar melalui Just Energy Transition Partnership' (JETP) untuk membantu Indonesia mencapai transisi energi. Dana yang dihasilkan negara-negara maju G7+ ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Duit US$ 10 miliar untuk program itu berasal dari Internasional Partner Group (IPG) dan US$ 10 miliar dari The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan Indonesia memperoleh komitmen bantuan dari kemitraan G7+ untuk pendanaan transisi energi senilai US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 311 triliun. Dana itu diberikan dalam bentuk hibah dan pinjaman. Belum terang seberapa besar porsi pembagian antara pinjaman dan hibah yang didapatkan Indonesia.

Dalam enam bulan ke depan, pemerintah diharuskan menyusun rencana pemanfaatan dana transisi energi tersebut. Dalam kesepakatan kemitraan JETP, negara-negara maju mensyaratkan Indonesia mencapai target-target tertentu, seperti membatasi puncak emisi ketenagalistrikan sebesar 290 megatron karbondioksida pada 2030 atau lebih rendah ketimbang rencana sebelumnya sebesar 357 megatron. Kemudian, mempercepat bauran energi baru terbarukan dengan porsi 34 persen dalam delapan tahun mendatang serta membatasi pembangunan PLTU batu bara.

Selanjutnya, uji dinamis kereta cepat disaksikan Presiden Cina dan Jokowi....

<!--more-->

6. Uji Dinamis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disaksikan Presiden Cina Xi Jinping

Di hari terakhir G20, Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama Presiden Cina Xi Jinping menyaksikan uji dinamis Kereta Cepat Jakarta Bandung. Secara virtual, kedua kepala negara itu melihat sepur kilat yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia Cina bersama-sama untuk yang pertama kalinya.

Momen Jokowi dan Xi menyaksikan kereta cepat beroperasi berlangsung setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Presidensi Indonesia selesai. cara itu berlangsung di The Apurva Kempinsky, Bali. Menghadap ke layar besar, Jokowi dan Xi Jinping dilapori oleh masinis dari Indonesia dan Cina bahwa sepur siap melaju.

Kereta bermoncong oranye akhirnya berjalan perlahan melewati rel yang membelah persawahan. Dalam uji coba kali ini, kereta cepat melintas sepanjang 20 kilometer di rel yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Secara fisik, konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung rampung 80,4 persen hingga pertengahan November.

Selanjutnya, intimidasi pengkampanye lingkungan....

<!--more-->

7. Dugaan Intimidasi kepada Pengkampanye Lingkungan Menjelang G20

Menjelang G20, tim pesepeda Greenpeace Indonesia yang melakukan kampanye Chasing the Shadow dihadang sekelompok orang tak dikenal dalam perjalanan ke Bali. Kampanye itu sejatinya untuk menyerukan isu-isu lingkungan seiring dengan pelaksanaan G20.

Tindakan ini terjadi saat tim Greenpeace tengah singgah di Probolinggo, Senin, 7 November 2022. Sekelompok orang yang menghadang aksi itu mendatangi tim Greenpeace sambil menyatakan menolak kegiatan kegiatan kampanye Chasing the Shadow Greenpeace di Bali.

Selain itu, rencana aksi oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat pun disinyalir dihalang-halangi. Aksi yang rencananya digelar di Lapangan Renon, Denpasar, akhirnya batal. Kepolisian Daerah Bali mengklaim tidak akan melarang masyarakat untuk menggelar demonstrasi atau unjuk rasa saat kegiatan KTT G20. Polisi meminta masyarakat yang ingin menggelar aksi untuk mempertimbangkan kembali rencana mereka.

Adapun Lapangan Renon terletak sekitar 24 kilometer dari salah satu lokasi pertemuan pemimpin negara peserta G20 di The Apurva Kempinski Bali. Lapangan Renon menjadi pemusatan aksi dari masyarakat karena aparat juga telah menggelar simulasi pengamanan di lokasi tersebut.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

Baca juga: G20 Sepakat Bantu Negara Miskin Rp 1.200 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.