TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Investasi mengklaim telah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 14.000 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan sepanjang 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Achmad Idrus, ketika memberi sambutan dalam acara pemberian NIB di Makassar.

“Ini adalah merupakan lokasi terakhir, dimulai dari Jakarta Timur dan diakhiri di Makassar. Alhamdulillah kita laksanakan dengan lancar dari titik 1 sampai titik 20 pada hari ini,” ujar Idrus dikutip melalui YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Kamis, 22 Desember 2022.

Idrus melaporkan sekitar 14.000 UMK telah diberikan NIB. Kementerian Investasi juga menyebut telah melakukan sosialisasi dengan diikuti oleh 2.000 orang secara tatap muka. “Kalau secara online itu mungkin tidak terhingga,” ucapnya.

Adapun efek dari pemberian NIB di 20 lokasi ini dinilai sangat baik. Selain mempermudah akses perbankan pinjaman modal dan kepastian berusaha, tentunya hal ini menggerakkan ekonomi daerah, rumah tangga, hingga nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh PLH Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Andi Aslam Patonangi, mengapresiasi program ini.

“Semoga dengan adanya NIB dapat menunjang kegiatan UMK. Karena di samping sebagai identitas usaha, juga berperan sebagai perizinan tunggal yang memberikan kepastian dan jaminan lindungan hukum, serta menjadi standar legalitas bagi pelaku UMK,” jelas Andi.

Ia pun mengatakan perkembangan UMK di Sulawesi Selatan telah menunjukkan progres yang meninggkat dan kemajuan dalam banyak hal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk.

Ekspor produk UMK juga menunjukkan perkembangan yang pesat, dimana indikator kemajuan ini terlihat melalui keberhasilan UMK Sulawesi Selatan yang meraih Juara 1 Kompetisi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLTU) Terhebat 2022 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM.

Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan simpul utama Indonesia Timur terkait dengan transportasi maupun infrastruktur. “Demikian pula informasi dan komunikasi, distribusi pelayanan jasa, serta layanan perawatan kesehatan hingga pendidikan. Sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur,” ungkapnya. Keseluruhan hal tersebut dinilai merupakan competitive advantage bagi pelaku-pelaku bisnis terutama sektor UMK.

DEFARA DHANYA PARAMITHA

Baca Juga: Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini