Terkini: Sri Mulyani Kenang Prof Subroto yang Flamboyan, Jokowi Sentil BUMN soal Konsesi 20 Tahun

Rabu, 21 Desember 2022 13:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Soeharto, Profesor Subroto (Sumber: Instagram @smindrawati).

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 21 Desember 2022, dimulai dari kenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan Prof Subroto yang berpulang kemarin.

Berikutnya ada berita tentang kritik Jokowi ke BUMN dan swasta yang tak memanfaatkan izin konsesi hingga 20 tahun serta bos KCIC yang menyebutkan pemasangan rel disetop sementara. Lalu ada pernyataan Menperin soal gugatan larangan ekspor nikel RI di WTO, jaminan bos PLN atas suplai listrik di Gereja Katedral, serta tanggapan Mentan atas tudingan harga beras RI termahal di Asia Tenggara.

Keenam berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan enam berita trending tersebut.

1. Prof Subroto Tutup Usia, Sri Mulyani: Guru Saya di Fakultas Ekonomi UI yang Flamboyan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Soeharto Profesor Subroto atau Prof Subroto. “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua adalah milik Yang Kuasa dan akan kembali kepadaNya,” tulis Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagramnya @smindrawati, Rabu pagi, 21 Desember 2022.

Advertising
Advertising

Menurut Sri Mulyani, Profesor Subroto merupakan salah satu teknokrat senior generasi pertama yang luar biasanya kompeten, flamboyan, dan disegani serta dikenal secara global. “Saya berduka cita atas meninggalnya Profesor Subroto, Guru Besar dan guru saya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,” kata dia.

Bendahara negara itu menceritakan bahwa Profesor Subroto pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Indonesia pada tahun 1971-1978. Namun, sangat dikenal sebagai Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia selama satu dekade 1978-1988.

Simak lebih jauh tentang Sri Mulyani di sini.

2. Jokowi Sentil Swasta dan BUMN: Dikasih Konsesi, tapi 20 Tahun Dibiarkan Menganggur

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluhkan banyaknya aset negara dipinjamkan ke swasta maupun BUMN yang berakhir menjadi aset tidur yang dibiarkan menganggur. Kementerian sudah memberikan izin dan konsesi, tapi kemudian 10 hingga 20 tahun dibiarkan saja tanpa dikelola.

"Kalau saya udah saya perintahkan ke Menteri Investasi Menteri ESDM, udah dicabut saja konsesinya," kata Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Ada gedung yang sudah dibangun, kata Jokowi, lalu dibiarkan menganggur tanpa dipakai maupun disewakan. Peratan dibeli, lalu tidak digunakan dan akhirnya menumpuk di gudang, di dinas-dinas, di BUMN. "Banyak sekali, dipikir saya enggak tahu," kata dia.

Simak lebih jauh tentang Jokowi di sini.

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

13 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

22 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Soal Kemungkinan Ekspansi di IKN, Bos MRT Jakarta: Bisa Terjadi tapi Saat Ini Masih Fokus Jalur Timur-Barat

1 jam lalu

Soal Kemungkinan Ekspansi di IKN, Bos MRT Jakarta: Bisa Terjadi tapi Saat Ini Masih Fokus Jalur Timur-Barat

Tuhiyat menyatakan prioritas MRT Jakarta saat ini menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan jalur dan infrastruktur pendukung lainnya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

11 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya