Tak Ada Pembatasan Mobilitas Saat Nataru, Ini 5 Kebijakan Kemenhub
Reporter
Riani Sanusi Putri
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Selasa, 13 Desember 2022 12:59 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan tak ada pembatasan mobilitas pada masa Natal dan Tahun baru 2023 ini. Kendati demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi masyarakat yang berniat bepergian pada liburan Nataru ini.
Terlebih dalam sepekan ini, kata Budi, tren kasus Covid-19 cenderung meningkat. "Perlu diingat pendemi Covid-19 belum berakhir sepenuhnya," dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Selasa, 13 Desember 2022.
Budi menuturkan untuk memastikan angkutan Nataru 2022/2023 berjalan dengan lancar, aman dan selamat, Kemenhub akan tetap menerapkan protkol berdasarkan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor
24 dan Addendum SE 25 dan Inmendagri Nomor 48 dan 49 Tahun 2022.
Pertama, Kemenhub selama masa Nataru 2022/2023, Kemenhub akan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang ada. Mengingat momen Nataru berlangsung bersamaan dengan liburan sekolah sehingga diperkirakan akan terjadi lonjakan mobilitas masyarakat.
Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi terhadap 44,17 juta penduduk Indonesia, potensi pergerakan nasional pada Nataru tahun ini mencapai 16,3 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan 2019, yakni 55 persen. Namun lebih besar dari angka pada 2021 sebesar 13 persen.
Kemudian langkah yang kedua adalah sosialisasi kepada operator angkutan penumpang dan barang. Kemenhub mencatat pergerakan masyarakat pada masa Nataru akan didominasi dengan mobil pribadi sebanyak 28,26 persen dan sepeda motor sebanyak 16,47 persen. Kemudian pengguna kereta api antar kota pada Nataru kali ini sebesar 13,42 persen, bus sebesar 11,90 persen, dan pesawat 11,02 persen.
Oleh karena itu, Kemenhub juga akan melakukan nspeksi atau rampcheck untuk memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi menjelang momen Nataru tahun ini. Kemenhub juga akan menerapkan manajemen dan rekayasa
lalu lintas pada jalan tol maupun non tol seperti Contra Flow, One Way, Pembatasan operasional angkutan barang, manajemen rest area dan lain sebagainya. Terlebih, penggunaan moda terbanyak masih menggunakan angkutan jalan tol sekitar 67,95 persen.
Budi pun berjanji akan melakukan sosialisasi ihwal langkah dan kebijakan Kemenhub tersebut kepada masyarakat secara masif. Terutama perihal penerapan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada seluruh moda transportasi
RIANI SANUSI PUTRI
