TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara soal impor beras yang sempat direncanakan oleh Perum Bulog. Ia menyatakan kurang setuju dengan rencana itu.

"Saya selaku ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) kurang setuju dengan impor beras," ucapnya saat ditemui di di Komplek Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu, 4 Desember 2022

Ia menjelaskan kebutuhan beras di Indonesia per bulannya mencapai 2,5 juta ton. Sehingga hasil panen dalam negeri selama setahun pun, kata dia, masih surplus sekitar 3,5 juta ton. Tetapi, Moeldoko menegaskan kondisi itu hanya terjadi dalam keadaaan normal. Sementara bila terjadi kekeringan, banjir, atau hama yang masif, maka hasil panen pun akan terganggu.

Karena itu, impor masih menjadi alternatif bagi pemerintah meskipun sebagai opsi terakhir. Terlebih menimbang ada 270 juta masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi beras.

"Konsumsi beras kita itu seperti Jepang 30 tahun yang lalu, jadi kita itu betul-betul konsumsi berasnya itu cukup tinggi," kata dia.

Senada dengan Moeldoko, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pun menilai impor beras adalah alternatif terakhir apabila memang diperlukan. Musababnya, negara harus hadir ketika kebutuhan beras masyarakat terancam tak terpenuhi.

"Tapi kalau enggak perlu ya ngapain. Gitu ya. Itu prinsip. Jadi kita lebih senang gunakan semua produk yang diproduksi di Indonesia," ucap Arief.

Memaksimalkan penyerapan beras dari lokal, kata dia, juga merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Ditambah Kementerian Pertanian telah menyatakan siap menyalurkan beras domestik untuk memenuhi kebutuhan cadangan di gudang Bulog.

Tetapi pada saat kekurangan, pemerintah akan tetap terbuka terhadap opsi impor. Pasalnya, jika pemerintah memaksakan diri membeli beras domestik, menurut Arief, perebutan stok dengan swasta akan mengerek harga gabah di tingkat petani semakin tinggi.

Selanjutnya: Harga Beras Domestik Lebih Tinggi daripada Beras Impor<!--more-->

Adapun saat ini harga beras domestik jauh lebih tinggi ketimbang harga beras impor. Ia mencatat harga beras impor itu kurang lebih sekitar Rp 8.500 sampai Rp 9.000 per kilogram sementara harga beras domestik bisa mencapai Rp 11 ribu per kilogram bergantung pada kelasnya.

Alhasil, pro dan kontra itu masih menjadi pertimbangan bagi Bapanas dan lembaga terkait. Ia meminta masyarakat agar menunggu keputusan pemerintah setelah digelar Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI pekan depan.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian mengklaim jumlah stok beras di dalam negeri masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan Perusahaan Umum Bulog. Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Batara Siagian, mengatakan pihaknya telah melakukan validasi soal stok dan harga beras domestik di lapangan.

Langkah itu sesuai dengan permintaan hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI pada 23 November lalu.

“Ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun tentu dengan variasi harga tergantung lokasi,” kata Batara melalui keterangannya pada Rabu, 30 November 2022.

Dirjen Tanaman Pangan telah melayangkan surat resmi kepada Bulog yang berisi rincian lokasi penyerapan beras domestik. Surat tersebut telah ditembuskan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Dengan data yang dikirimkan Kementan, Batara berharap Bulog dapat segera menyerap beras di wilayah tersebut. Sehingga, Bulog tidak perlu melakukan impor beras. Hal itu, menurut dia, amat penting karena petani lokal masih mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Ketimbang produksi secara nasional, kata dia, kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil. Karena itu, ia menilai tidak mungkin petani lokal di seluruh wilayah Indonesia tidak dapat memenuhinya. Ditambah, pada Februari hingga Maret, akan terjadi panen raya sehingga stok di petani lokal akan melimpah.

"Kami mohon masa panen raya bisa dimaksimalkan penyerapan,” kata Batara.

Baca Juga: Kementan Klaim Berhasil Penuhi Permintaan Pasokan Beras, Tak Jadi lmpor?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.