TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia harus memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi pada 2023. Ia mengingatkan adanya risiko krisis pangan, energi, hingga keuangan pada tahun depan.

“Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut,” katanya dalam Konferensi Pers seusai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.

Bendahara negara menuturkan potensi memburuknya perekonomian telah bergeser dari ancaman pandemi ke krisis global. Risiko ini menguat ditandai dengan kenaikan harga barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi.

Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Kenaikan harga komoditas itu menyebabkan inflasi global melonjak tinggi hingga kemudian menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter serta kenaikan suku bunga. Ekonomi global dengan inflasi tinggi serta pengetatan moneter pun, kata dia, diperkirakan akan menimbulkan stagflasi, bahkan tensi geopolitik sekaligus akan meningkatkan risiko dari non-ekonomi.

Karena itu, agar APBN kembali sehat namun tetap mampu menjadi instrumen menjaga kewaspadaan risiko global, Sri Mulyani mengatakan pelaksanaannya harus berjalan dengan baik. Dia menyebut perlu ada kewaspadaan dapat melalui penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dirancang sebagai instrumen untuk menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan risiko global.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan APBN sendiri sudah bekerja luar biasa keras selama tiga tahun untuk menangani Covid-19. APBN, tutur dia, telah terbukti mampu melindungi masyarakat dan perekonomian sehingga saat ini adalah momentum untuk kembali menyehatkan APBN.

ANTARA

Baca: Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.