TEMPO.CO, Badung - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara lebih cepat sebagai bentuk upaya melakukan transisi energi.

Adapun komitmen transisi energi dan pensiun PLTU batu bara tersebut, kata Sri Mulyani, telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 atau COP26 tahun lalu.

"Bahkan, kami bersama dengan PLN sudah mengidentifikasi pembangkit listrik mana yang akan pensiun, berapa biayanya, bagaimana dari sisi fiskal, neraca PLN, dan juga dari pihak swasta," ujar Sri Mulyani, Jumat, 11 November 2022.

Baca: RI Butuh Rp 442 Triliun untuk Transisi Energi, Luhut Sebut Skema Pendanaan Diumumkan di G20

Dalam acara Bloomberg CEO Forum bertajuk 'Moving Forward Together' yang dikutip lewat YouTube, Sri Mulyani menyatakan pembahasan dengan pihak swasta diperlukan dalam hal ini. Terutama jika pembangkit listrik yang akan dipensiunkan merupakan milik Independent Power Producer (IPP).

"Saya harap besarannya akan cukup besar untuk menciptakan kepercayaan diri dalam mewujudkan transisi energi," tuturnya.

Lebih jauh, Sri Mulyani juga menekankan bahwa partisipasi Indonesia sangat penting dalam komitmen transisi batu bara global karena Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar di dunia.

"Semua negara kaya, meminta pemenuhan komitmen transisi kepada Indonesia. Sehingga tanpa partisipasi Indonesia, tidak mungkin mewujudkan komitmen global ini," katanya.

Indonesia pun berusaha untuk memenuhi komitmen transisi batu bara dengan mulai memperkenalkan pajak karbon agar pasar karbon dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya: "Yang saya katakan adalah Indonesia sedang banyak pekerjaan..."

<!--more-->

“Apa yang saya katakan adalah Indonesia sedang banyak pekerjaan sangat serius dan kredibel agar dapat memenuhi komitmen ini," kata Sri Mulyani.

Ia juga berharap seluruh negara dapat berpartisipasi dalam komitmen tersebut, terutama negara yang paling mencemari dunia dengan emisi karbon agar bisa mengkompensasinya.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo sebelumnya menyatakan pihaknya berperan dalam mempercepat transisi energi pada masa mendatang. PLN kini bukan sekadar penyedia listrik, tetapi juga penjaga lingkungan.

"Di masa lalu, tugas utama kami adalah menyediakan listrik. Di masa depan, tugas utama kami adalah menjaga lingkungan,” ujar Darmawan dalam forum COP27 di Mesir, Senin, 7 November 2022.

Darmawan mengatakan PLN akan mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT). PLN bakal memanfaatkan energi matahari, energi panas bumi, tenaga air, dan setiap potensi energi terbarukan yang ada.

Sebagaimana dalam RUPTL 2021-2030, untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi baru terbarukan, PLN menambah pembangkit EBT dengan kapasitas mencapai 20,9 GW atau setara dengan 51,6 persen dari kapasitas total. Dengan tambahan kapasitas energi terbarukan itu, Darmawan mengatakan fluktuasi di masa depan tidak hanya di sisi permintaan, tetapi juga penawaran.

DEFARA DHANYA PARAMITHA | RIRI RAHAYU

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Perekonomian RI Jauh Lebih Menguntungkan dari Negara Lain, Begini Penjelasannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini