Terkini: Harga Set Top Box di Glodok Naik Tajam, Luhut Gundah Menjelang KTT G20

Reporter

Minggu, 6 November 2022 18:16 WIB

Acoy (kaus merah), pemilik Toko Resolution di Pusat Elektronik Glodok, Jakarta Utara, saat melayani pembeli pada Ahad, 6 November 2022. Tokonya menjual set top box (STB) untuk migrasi dari TV analog ke TV digital. TEMPO/Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Berita mengenai harga set top box (STB) yang naik hingga tiga kali lipat setelah migrasi TV analog ke digital menyita perhatian pembaca. Di Glodok, harga STB paling murah di atas Rp 200-300 ribu.

Selain itu, ada pula berita persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. KTT G20 berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022.

Berikut ini tiga berita terkini sepanjang Ahad, 6 November 2022.

1. Harga STB di Glodok Naik Tajam Setelah Migrasi TV Analog, Paling Murah Rp 300 Ribu

Sejumlah pemilik toko di Pusat Grosir Elektronik Glodok, Jakarta Utara, mengatakan harga set top box (STB) meningkat tajam seusai kebijakan migrasi migrasi TV analog ke TV digital atau analog switch off (ASO) diumumkan. STB yang semula dijual paling murah di bawah Rp 100 ribu, kini terendah Rp 300 ribu atau naik hingga tiga kali lipat.

Advertising
Advertising

“Makin naik (harga STB), sampai ada yang Rp 100 ribu waktu itu (dijual), sudah naik sampai bisa Rp 300 ribu,” ujar Lia, pemilik toko Elektro Jaya di Glodok, saat ditemui di tokonya pada Ahad, 6 November 2022.

Sedangkan khusus di tokonya, Lia mengatakan harga rata-rata STB adalah di atas Rp 200 ribu. Padahal sebelum ASO berlaku, toko tersebut menjual STB dengan harga rata-rata di bawah Rp 200 ribu. Lia menjelaskan harga yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan harga jual dari agen distributor.

“Sebenarnya saya kasihan sama orang-orang, cuma mau gimana ya, saya juga dapatnya segitu, enggak mungkin saya jual rugi semua. Di pasarannya juga semuanya naik,” ucap Lia.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

2. Gundah Menjelang KTT G20, Luhut Minta Izin Jokowi Berangkat Lebih Dulu ke Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan meninjau kembali persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Dia ingin memastikan sejumlah persiapan yang belum kelar menjelang acara inti pada 15-16 November demi kelancaran acara.

Karena itu, Luhut meminta izin kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berangkat lebih awal ke Pulau Dewata. Luhut akan mengecek banyak hal, baik kehadiran delegasi, penyampaian materi, acara-acara pendukung, agenda pertemuan antar-kepala negara, dan lainnya.

"Termasuk kegundahan saya terkait cuaca karena saat ini sudah masuk musim hujan, mengingat salah satu agenda, yaitu gala dinner, yang akan bertempat di alam terbuka, yaitu GWK Cultural Park," ucap Luhut dikutip dari akun Instagram resminya pada Ahad, 6 November 2022.

Mengaku sebagai orang yang cukup perfeksionis, Luhut tidak bisa tenang jika persiapan G20 itu belum 100 persen terlaksana. Meski gundah, ia tetap kendala-kendala, seperti cuaca, akan bisa teratasi. Terlebih, dia melihat kesigapan tim pelaksanaan KTT G20 yang terdiri atas lintas kementerian dan lembaga yang siap mengantisipasi pelbagai hal.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Kasus Robot Trading Net89, PPATK Bekukan 150 Rekening Reza Paten dari 25 Bank

<!--more-->

3. Kasus Robot Trading Seret Crazy Rich Surabaya, Bappebti Pernah Panggil Net89

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan seluruh kasus robot trading yang dikelola platform Net89 sudah ditangani pihak kepolisian. Investasi abal-abal itu melibatkan crazy rich Surabaya, Reza Paten.

"Untuk kasus Net89, sepenuhnya sudah di Polri," ujar Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tirta Karma Senjaya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 6 November 2022.

Sebelumnya, menurut hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang dalam kasus robot trading ini menembus Rp 1 triliun. Reza Paten, yang juga pedagang valuta asing, disinyalir merupakan pemilik platform Net89 tersebut.

Untuk hal hasil lidik PPATK dan Polri, Tirta mengatakan Bappebti selalu siap membantu tim, khususnya untuk memberikan keterangan ahli. Tirta mengaku Bappebti dari Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan sudah pernah meminta keterangan dari pihak Net89 beberapa bulan lalu.

Dia melanjutkan, berita acara pemeriksaan atau BAP sudah disampaikan kepada Polri sebagai bahan keterangan. Bahkan sebelum ramainya kasus investasi bodong Net89 ini mencuat, telah mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan robot trading tersebut.

"Untuk produk atau entitas investasi tidak berizin, sebetulnya otoritas yang berkaitan, baik Bappebti maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sudah menyampaikan dari sebelum maraknya robot trading ini," kata Tirta.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: PPATK Dalami Aliran Duit Dugaan Korupsi Proyek BTS Kominfo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

15 jam lalu

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

Luhut berharap pelaksanaan WWF dengan jumlah peserta yang tercatat lebih 30.000 dari 148 negara itu dapat berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

1 hari lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

2 hari lalu

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Setelah minta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke dalam kabinetnya, Luhut menyinggung soal track record calon anggota kabinet.

Baca Selengkapnya

Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

2 hari lalu

Luhut Takjub Melihat Kapal OceanX: Berharap Indonesia juga Punya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan takjub melihat kapal OceanX.

Baca Selengkapnya

Luhut Soal Pertalite dan Bioetanol, Berikut Daftar BBM yang Pernah Dihapus Pemerintah

5 hari lalu

Luhut Soal Pertalite dan Bioetanol, Berikut Daftar BBM yang Pernah Dihapus Pemerintah

Isu penghapusan BBM pertalite dibantah Pertamina. Sebelumnya Luhut sebut penggantian pertalite dengan bioetanol. "Harus ke sana larinya," katanya.

Baca Selengkapnya

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

7 hari lalu

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur minta Luhut tidak terburu-buru dalam pembebasan lahan di IKN karena berpotensi langgar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

10 hari lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

10 hari lalu

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

10 hari lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

11 hari lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya