TEMPO.CO, Jakarta - Dana Moneter Internasional atau IMF menilai level biaya pinjaman pemerintah Indonesia atau sovereign borrowing costs saat ini terlalu tinggi. Kondisi levelnya pun menurut mereka tidak relevan dengan upaya pengelolaan fiskal pemerintah yang semakin baik.

Berdasarkan data Regional Economic Outlook Asia and Pacific IMF edisi Oktober 2022, Indonesia masuk 3 besar dengan sovereign borrowing costs terbesar bersama Bangladesh dan India. Besarannya untuk local currency yield sekitar 8 persen untuk tenor 10 tahun.

"Ini terlalu tinggi, dan kita inginnya itu lebih rendah lagi," kata IMF Senior Resident Representative untuk Indonesia James Walsh saat berkunjung ke kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Selasa, 1 November 2022.

Baca: IMF Beberkan Alasan Indonesia Tidak Masuk Daftar 28 Negara yang Antre Minta Bantuan

Satu-satunya cara untuk menurunkan biaya bunga utang itu, kata James, adalah dengan menciptakan kebijakan fiskal yang kredibel dalam rentang waktu yang sangat lama. Dalam kurun waktu 10-15 tahun, Indonesia mampu menekan defisit fiskal di level yang rendah.

Adapun defisit fiskal atau defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maksimal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Satu-satunya cara untuk menurunkan biaya suku bunga adalah dengan memiliki kebijakan fiskal yang kredibel dalam jangka waktu yang lama sehingga Indonesia benar telah jauh lebih rendah dari 10-15 tahun yang lalu, tetapi prosesnya selalu lambat," ujar James.

Selanjutnya: Pemerintah dinilai sudah sangat berhati-hati dengan kebijakan fiskalnya.

<!--more-->

Oleh sebab itu, dengan kebijakan fiskal saat ini, pemerintah sudah sangat berhati-hati dalam kurun waktu yang lama. Tingkat utang pemerintah juga sesuai dengan Undang-undang Keuangan Negara, yaitu di bawah level 60 persen dari PDB, menurut James, borrowing costs saat ini harusnya lebih rendah lagi.

"Secara keseluruhan defisit anggaran telah turun, dan saya berharap itu akan mendorong pasar untuk mulai meminta rate yang lebih rendah pada utang Indonesia, tapi kita tidak pernah tahu," kata James.

Sebelumnya, Director of the IMF’s Asia and Pacific Department Krishna Srinivasan saat meluncurkan Regional Economic Outlook pada 27 Oktober 2022 mengatakan, meningkatnya biaya pinjaman pemerintah itu dipicu pengetatan signifikan kondisi keuangan global.

Kenaikan biaya pinjaman itu dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga acuan bank sentral negara-negara maju, khususnya bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed) yang semakin tinggi dan terus menerus naik secara cepat. Kebijakan ini untuk merespons tingginya tingkat inflasi secara global.

"Kita telah melihat pengetatan signifikan dari kondisi keuangan global, yang meningkatkan biaya pinjaman pemerintah dan depresiasi mata uang Asia," ujar Srinivasan.

Baca juga: IMF Anggap RI Belum Perlu Cairkan Dana Bantuan, Pemerintah Disarankan Lakukan Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.