TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal nilai belanja negara Rp 1.200 triliun dalam APBN yang belum terserap. Menurut Bhima, hal itu tidak baik bagi perekonomian negara.

Padahal, periode tahun buku 2022 tinggal dua bulan lagi. “Ya sebenarnya buat perekonomian Indonesia tidak baik,” ujar Bhima melalui sambungan telepon pada Sabtu, 29 Oktober 2022.

Alasannya, Bhima melanjutkan, karena anggaran pemerintah saat ini sedang surplus. Surplus APBN itu bila tidak segera disalurkan kembali ke masyarakat, berarti pemerintah menumpuk uang. Padahal dengan uang itu bisa mendatangkan efek berganda terhadap ekonomi Indonesia.

Baca: Belanja Negara Rp 1.200 T Belum Dipakai, Ekonom: Siklus Penyerapan Buruk, Ditumpuk Akhir Tahun

Ia mencontohkan salah satu efeknya adalah penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, perlindungan sosial yang seharusnya lebih besar dan cepat cair, tidak berputar ke masyarakat. Itu juga bisa membuat kementerian lembaga berlomba-lomba melakukan perjalanan dinas di akhir tahun.

“Betul nanti ada perilaku begitu, bikin acara macam-macam,” tutur Bhima.

Sebelumnya Sri Mulyani membeberkan soal dana sekitar Rp 1.200 triliun dalam APBN untuk belanja negara belum terserap itu, pemerintah memastikan bakal memaksimalkan penyerapan anggaran belanja di sisa tahun ini.

"Ini sangat besar uangnya dan kalau mungkin kami bisa eksekusi semua," ucap Sri Mulyani dalam Seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko di Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022.

Anggaran lebih dari seribu triliun tersebut merupakan sisa belanja negara yang belum terserap selama Januari hingga September 2022. Adapun total belanja negara yang dianggarkan dalam APBN tahun ini adalah Rp 3.106,4 triliun.

Dengan demikian, dana belanja yang telah terealisasi sebesar Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 persen. Seluruh dana yang harus dibelanjakan itu pun tersebar di seluruh kementerian, lembaga, maupun daerah.

Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan dana untuk APBN pada 2023 dengan asumsi yang juga telah ditetapkan. Namun, ia mengakui dunia bergerak secara luar biasa sehingga asumsi makro dalam APBN tidak bisa sesuai dengan yang telah direncanakan.

"Jadi selama pandemi ini kita belajar sangat banyak, APBN dibuat fleksibel dan responsif karena memang begitu banyak kejutan dan perubahan yang terjadi," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Belanja Negara Rp 1.200 Triliun Belum Terserap, Sri Mulyani: Kalau Mungkin, Dieksekusi Semua

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.