TEMPO.CO, Jakarta -Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja memastikan menggelar demo di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jumat, 28 Oktober 2022, pukul 10.00. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan demo akan diikuti 300 buruh Jabodetabek.

Dalam aksi kali ini, mereka menuntut pemerintah ihwal kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia. Pertama, Partai Buruh menuntut pemerintah mengusut tuntas penyebab gagal ginjal yang merenggut nyawa 143 anak-anak. Kedua, mendesak Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengundurkan diri.

“Ketiga, kami mendesak dilakukannya investigasi terpadu terhadap industri obat-obatan yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 Oktober 2022.

Said juga menuntut pemerintah membentuk tim pencari fakta nasional untuk menginvestasi industri farmasi yang mengeluarkan obat-obatan yang diduga menjadi penyebab penyakit ini. Terakhir, meminta kasus gagal ginjal akut ini ditetapkan sebagai kejadiann luar biasa atau KLB. Jika tuntutan tidak dikabulkan, kata Said, buruh akan melakukan aksi lebih besar dan serentak di 34 provinsi.

Sebelumnya, Wakil Komnas HAM, Munafrizal Mannan, meminta agar masalah gagal ginjal akut tidak dianggap sepele. Apa yang menjadi penyebab kematian ratusan anak-anak harus ditemukan, sehingga bisa segera diatasi.

“Karena peristiwa ini bisa disebut kejadian luar biasa, kami mendorong pihak-pihak yang memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana dituntut,” ucap Mannan dalam konferensi pers yang digelar virtual, Kamis.

Mannan juga berharap kejadian ini menjadi momentum agar sistem tata kelola pengawasan obat dan makanan dilakukan sekomprehensif mungkin. Termasuk penguatan BPOM agar bisa melakukan pengawasan lebih maksimal.

Sementara itu, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan bahwa sistem keamanan mutu dan obat bukan hanya menjadi tanggung jawab BPOM, tetapi juga industri farmasi.

“Industri yang punya kewajiban quality control dari bahan masuk sampai produksinya. Kalau mereka tidak melakukan, ya mereka harus bertanggung jawab,” ujar Penny dalam konferensi pers yang disiarkan virtual pada Kamis, 27 Oktober 2022.

Sementara BPOM, kata Penny, berperan menetapkan standar dan melakukan pengawasan. Penny juga mengklaim BPOM sudah membangun sistem yang kuat. Bahkan, pengawasan obat disebut lebih ketat ketimbang pengawasan terhadap produk pangan dan kosmetik.

Oleh sebab itu, ihwal dugaan cemaran obat yang ditengarai memicu penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak, Penny mengatakan tanggung jawab juga berada di tanggung jawab produsen. Ke depan, BPOM pun akan memperketat pengawasan terhadap industri farmasi.

“Kewajiban industri mencermati quality control akan kami perketat. Mungkin industri akan menjerit. Tapi akan kami lakukan karena kepercayaan tidak hanya dibuktikan tapi harus ada inspeksi-inspeksi,” ujar Penny.

Baca Juga: Ekonom Nilai Pengusaha Bisa Untung Jika Naikkan Upah Buruh di Atas Inflasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.