Jokowi Ingin Kereta Cepat Jadi Penghubung ASEAN, Indef Sebut Mimpi Terlalu Tinggi

Jumat, 14 Oktober 2022 14:58 WIB

Kereta cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 13 Oktober 2022. Pemerintah menyatakan progres pengerjaan sudah mencapai 88,8 persen yang akan diikuti rencana uji dinamis bersama Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping November mendatang. Jalur KCJB baru tersambung antara Tegalluar dengan Stasiun Padalarang. TEMPO/Prima mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai mimpi Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadikan kereta cepat sebagai simpul konektivitas antar-negara di ASEAN terlalu tinggi. Dia pun menyinggung angan-angan lama Indonesia yang akan membangun jalur darat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

“Jangan kan kereta, jalur darat ke Sumatera kan dibatalkan oleh Presiden Jokowi, Jembatan Selat Sunda itu, boro-boro kereta,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Menurut dia, untuk menguhubungkan kereta ke negara-negara ASEAN, pemerintah harus membangun jalur lintasan kereta. Misalnya, kereta ke arah Bangka Belitung, lalu Bangka Belitung ke Batam, dan Batam ke Singapura, baru ke negara lain.

“Memang ada rencana? Menurut saya terlalu jauh,” katanya.

Kalau sekadar terkoneksi, Tauhid berujar, angkutan pesawat pun dapat menghubungkan negara-negara di ASEAN. Angkutan itu juga sudah terintegrasi dengan multimoda seperti kereta dan bus.

Advertising
Advertising

“Tapi kalau kereta yang sesama kereta menurut saya masih enggak mungkinlah. Kita Jembatan Selat Sunda saja dibatalkan, padahal itu memang bisa buat kereta,” tutur Tauhid. “Itu terlalu jauh.”

Baca juga: 7 Pernyataan Jokowi soal Kereta Cepat: Sempat Terkendala hingga jadi Konektivitas ASEAN

Sebelumnya, Jokowi mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara atau ASEAN. Jokowi berharap KCJB akan mengkoneksikan jalur antar-negara, entah disambungkan dengan pelabuhan, airport, atau mungkin dengan kereta cepat.

“Itu sudah menjadi gagasan besar di ASEAN agar konektivitas antar negara-negara ASEAN ini tersambungkan secepat-cepatnya dalam rangka daya saing ASEAN,” ucap Jokowi.

Kepala negara mengakudirinya mendapatkan keterangan perkembangan pembangunan KCJB sudah mencapai 88,8 persen secara keseluruhan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkap kendala dalam proyek pembangunan. Salah satunya saat membangun terowongan di Tunel 2 dan Tunel 11 yang sempat mengalami masalah karena tanahnya sulit dikendalikan.

“Tetapi Alhamdulillah sekarang sudah selesai,” ucap Jokowi. “Dan jika tak ada aral melintang, kereta cepat Jakarta-Bandung akan selesai dalam waktu tak lama lagi dan mulai beroperasi bulan Juni 2023.”

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Sudah 88,8 Persen, Apa Saja yang Belum Rampung?

Berita terkait

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

53 menit lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

22 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya