Ancaman Resesi, Sandiaga Sebut 97 Persen Lapangan Kerja Dihasilkan UMKM

Selasa, 4 Oktober 2022 08:36 WIB

Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dalam acara "The Weekly Brief with Sandi Uno" (WBS), Senin, 12 Septemnber 2022 di Kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat. TEMPO/Nabila Nurshafira

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yakin ancaman resesi global yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 dapat diantisipasi dengan sejumlah upaya penguatan UMKM.

“Jadi harus diselesaikan dengan pemberdayaan UMKM. Karena 97 persen lapangan kerja kita dihasilkan melalui UMKM,” ujar Sandiaga di Kantor Kemenparekraf, Senin, 3 Oktober 2022.

Ia menyatakan resesi di antaranya terlihat saat tidak ada lagi lowongan kerja, sehingga banyak pengangguran. Sedangkan untuk sejumlah komoditas yang harganya menanjak, menurut Sandiaga, suplainya harus ditambah.

Sandiaga menyatakah pihaknya masih menghitung soal potensi dampak dari resesi maupun inflasi akibat kenaikan harga BBM terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. "Minggu depan sudah bisa dirilis,” ucapnya.

Yang pasti, beberapa imbasnya sudah terlihat dari penurunan tingkat keterisian hotel dan nilai uang yang dibelanjakan para wisatawan. "Terutama tingkat konsumsi oleh-oleh seni kriya," ujarnya. "Tapi kami meyakini bahwa kekuatan kita adalah domestic economy."

Advertising
Advertising

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya membeberkan UMKM tak luput dari imbas resesi global. Bila dunia mengalami resesi, menurut dia, maka permintaan terhadap produk UMKM akan turun.

Tak hanya itu, sebagian bahan baku yang masih diimpor UMKM juga terhambat pasokannya. “Cuma memang UMKM kita ekspornya masih rendah. Masih 15 persen. Jadi lebih di dalam negeri,” ujar Teten.

Akan tetapi, selama daya masyarakat masih terjaga dan masih ada program jaminan sosial, Teten optimistis permintaan terharap produk-produk UMKM di dalam negeri cukup baik.

Oleh karena itu, menurut Teten, yang dibutuhkan saat ini adalah masih kuatnya daya beli dari pasar dalam negeri agar bisa menghidupi UMKM. “Sekarang kalau misalnya banyak orang kehilangan pekerjaan, program jaminan sosial ya itu untuk memperkuat belanja atau konsumsi rumah tangga,” kata dia.

Baca: Mengenal CEO HMNS, Sarjana Geologi yang Jadi Pengusaha Parfum Usai Tolak Freeport

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Ramai Kemenkop UKM Batasi Jam Operasional Warung Madura, Ini Respons Ikatan Pedagang Pasar

7 menit lalu

Ramai Kemenkop UKM Batasi Jam Operasional Warung Madura, Ini Respons Ikatan Pedagang Pasar

Ikappi menyatakan keuntungan dari warung madura itu akan berputar di daerah masing-masing dan mendorong upaya peningkatan ekonomi daerahnya.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

25 menit lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

15 jam lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

2 hari lalu

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

KemenkopUKM tidak menemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam dalam Perda Kabupaten Klungkung

Baca Selengkapnya

Biaya Layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada Naik sampai 6,5 Persen, UMKM Diminta Tak Naikkan Harga?

3 hari lalu

Biaya Layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada Naik sampai 6,5 Persen, UMKM Diminta Tak Naikkan Harga?

Tokopedia, Shopee dan Lazada menaikkan biaya layanan hingga 6.5 persen untuk mitra penjual, pelaku UMKM diminta tidak naikkan harga.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

3 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

5 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

5 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya