TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.

Sedangkan untuk yang pusat, kata Sri Mulyani, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP. Dia mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu pencapaian yang biasa, karena setelah dua tahun dihadapkan pandemi Covid-19, akhirnya kembali bertemu

“Alhamdulillah hari ini saja kita bertemu di dalam ruangan ini, menandakan pembeda dari dua tahun berturut-turut kita dihadapkan pandemi. Di mana kita harus terus menjalankan fungsi pemerintahan, dalam suasana pandemi. Bertemu tatap muka saja tidak bisa,” ujar dia dalam acara Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis, 22 September 2022.

Sri Mulyani menjelaskan jika melihat perjalanan Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan tentu berharap tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP. Namun, yang sama penting bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang diahadapi bangsa.

Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD. “Saya ingin menyampaikan terimakasih, karena dalam suasna yang sangat tidak biasa, tapi tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” kata dia.

Dalam dua tahun terakhir pemerintah memiliki program khusus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sri Mulyani mengatakan semua harus mengakui bahwa dalam menghadapi tantangan yang sangat tidak biasa—yang presedennya barang kali 100 tahun lalu dalam skala yang masif seperti ini—banyak sekali keuangan negara baik APBN maupun APBD menjadi andalan utama untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di bidang kesehatan, dia berujar, item atau pengeluaran-pengeluarannya sangat beragam. “Jadi saya juga sangat senang bahwa dari instansi-instansi yang memegang peranan penting juga tetap mengedepankan akuntabilitas,” tutur dia. “Karena dalam suasana Covid-19 harus kita akui banyak sekali perubahan di dalam anggaran kita yang harus dilakukan pada tahun anggaran tersebut.”

Ditambah lagi virus yang terus bermutasi, sehingga sering kemudian dampak dan akibatnya bagi masyarakat sangat tidak bisa diprediksi. Bahkan, Sri Mulyani menambahkan, sering harus mengubah anggaran secara cepat karena APBN atau APBD menjadi instrumen yang luar biasa, countercyclical, dan harus melindungi masyarakat.

Perubahan-perubahan itu, kata dia, harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, namun tetap akuntabel itu adalah suatu kombinasi yang tidak mudah. Sri Mulyani bisa melihat di hampir semua titik pengambilan keputusan, bahkan sampai mengundang aparat penegak hukum untuk melihat sendiri prosesnya.

“Sehingga ingin ditunjukkan bahwa niat baiknya itu terlihat, terbukti, karena salah satu yang dianggap sebagai korupsi adalah mens rea-nya, niatnya itu tidak baik,” ucap dia. “Sehingga pada saat kita menghadapi situasi yang sangat pelik di mana kita harus mengubah alokasi anggaran mengubah kriteria, aturan paling tidak bisa disaksikan bahwa kita tidak berniat buruk.”

Selain itu, semuanya juga masih didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena semua paham bahwa pada saat mengambil keputusan sethaun kemudian itu diaudit suasananya berbeda. Hal itu sering menimbulkan pandangan antara auditor dengan auditee.

Namun, hal itu menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama melihat ancaman kepada bangsa untuk meresponsnya secara bertanggung jawab meskipun dengan tugas dan peran yang berbeda. “Ada yang sebagai eksekutor, ada yang sebagai policy maker, ada yang sebagai pembayar kepada masyarakat entah itu membayar kepada rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun dalam pembayaran untuk bantuan sosial yang luar biasa,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.