Produsen Tempe Tahu Siap Serap 2 Juta Ton Kedelai Lokal per Tahun, Syaratnya...

Rabu, 21 September 2022 07:00 WIB

Pekerja mencuci bahan baku kedelai saat akan dibuat menjadi tahu dan tempe di pabrik tahu rumahan di Jakarta, 10 Juni 2015. Penggunaan kedelai impor karena dirasakan lebih murah harganya dibanding dengan kedelai lokal. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gapoktindo), Aip Syarifuddin, mendukung penuh program peningkatan kedelai lokal oleh pemerintah. Dia menyebut para perajin tahu tempe bersedia membeli kedelai lokal.

Aip mengakui bahwa selama ini para perajin tahu tempe cenderung menggunakan kedelai impor. Sebab, harganya relatif murah di angka Rp 7.000 hingga Rp 7.500. Selain itu, kedelai impor juga lebih bersih, lebih rapi, dan lebih bisa mengembang jika digunakan untuk membuat tempe.

“Sedangkan kedelai lokal pada umumnya kurang bersih. Tidak standar besar kecilnya,” kata Aip kepada Tempo, Selasa, 20 September 2022.

Meski begitu, menurut dia, kedelai lokal memiliki kandungan protein dan gizi yang lebih bagus daripada kedelai impor. "Kalau dibuat tahu juga lebih bagus."

Aip menegaskan bahwa para perajin bersedia menampung kedelai lokal. Apalagi kebutuhan kedelai untuk tahu bisa mencapai kurang lebih 10 juta ton per tahun.

Advertising
Advertising

Sedangkan untuk tempe, kata dia, perajin membutuhkan sekitar 2 juta ton kedelai per tahun. Oleh sebab itu, dia ingin ketersediaan kedelai lokal harus ada setiap hari, baik di petani, Bulog, maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Karena anggota kami ada yang belanja 50 sampai 100 kilogram per hari,” kata Aip. “Selama ini kedelai lokal sering tidak ada stok,” ungkapnya.

Untuk mendukung produksi kedelai lokal, Bapanas akan merumuskan harga acuan pembelian kedelai lokal. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, penetapan harga acuan bisa memacu petani agar lebih bersemangat menanam.

Harga acuan pembelian kedelai ini nantinya berkisar Rp 10.000 per kilogram. Arief menyebut kisaran harga ini harus menguntungkan petani.

Arif mengatakan Presiden Jokowi sebelumnya memberi arahan agar kebutuhan kedelai di Indonesia tidak bergantung pada kedelai impor. Karenanya, Kementerian Pertanian mesti meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan menanam bibit varietas unggul, bahkan jika perlu menggunakan bibit produk rekayasa genetik atau genetically modified organism (GMO).

“Dengan menggunakan bibit GMO diharapkan produksi kedelai per hektare dapat meningkat dari 1,6 sampai 2 ton per hektare menjadi sekitar 3,5 sampai 4 ton per hektare,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 20 September 2022.

Untuk mendorong peningkatan produksi kedelai, lanjut Arief, Kementerian Pertanian saat ini menyiapkan perluasan lahan tanam pertanian. Targetnya hingga 600 ribu hektare produksi yang dilakukan secara bertahap. Di antaranya melalui optimalisasi lahan di Konawe, Sulawesi Tenggara, seluas 30 hektare.

“Untuk meningkatkan daya saing produksi kedelai dalam negeri, pemberlakuan kebijakan tarif impor kedelai juga besarannya akann segera ditentukan,” kata Arief.

Baca: Pengamat: Tarif Ojol Kini Lebih Tinggi dari Ojek Pengkolan, Tapi Dibebani Biaya Komisi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

8 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

9 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

11 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

12 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

14 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

15 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

16 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

16 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

17 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya