Menteri Bahlil Klaim INA Bersedia Terjun di Blok Masela

Selasa, 20 September 2022 15:23 WIB

Blok Masela. antaranews.com

INA Diminta Terlibat

Pada 24 Agustus, Jokowi juga mengumpulkan para menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas sejumlah isu, salah satunya soal kelanjutan Blok Masela. Kala itu, Jokowi telah memerintah anak buahnya segera mencari investor baru untuk Blok Masela.

"Termasuk pertimbangkan INA untuk masuk," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan arahan Jokowi, selepas rapat.

Lalu pada 2 September 2022, Jokowi kembal bicara soal Blok Masela saat berkunjung ke Kepulauan Tanimbar, Maluku. Jokowi pun menjelaskan lagi kalau Blok Masela bisa jalan, keuntungan besar akan didapat oleh Kepulauan Tanimbar.

Baik untuk perputaran uang maupun untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kepulauan Tanimbar maupun Provinsi Maluku. "Blok Masela itu terus kami dorong," kata Jokowi.

Konsorsium INA - Pertamina

Pada 5 September, Jokowi kembali mengumpulkan menterinya untuk membahas Blok Masela di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Lalu tiga hari kemudian, 8 September, Bahlil mengatakan pemerintah telah mematangkan skema pencaplokan saham Shell.

Pencaplokan saham Shell itu akan dilakukan dengan cara membuat konsorsium antara INA dengan Pertamina. "Kemarin kita juga baru selesai ratas dengan Pak Presiden dan Pak Menteri BUMN, nanti ada blending antara INA, kemudian Pertamina," ujar Bahlil di Komisi VI, Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 8 September 2022.

"Mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang dijajaki Pak Menteri BUMN untuk membikin satu konsorsium untuk mengambil alih saham 35 persen tersebut," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, Blok Masela ini akan terus diperjuangan oleh pemerintah karena sudah menjadi prioritasnya. Jokowi, kata dia, juga telah meminta Inpex Masela sebagai pemegang hak partisipasi 65 persen, untuk terus menjalankan proyek ini.

"Bahwa program gas di Maluku itu jadi salah satu priotas bapak presiden dan Inpex sebagai pemilik saham mayoritas tetap harus diminta untuk cepat melakukan proses ini. Problem-nya adalah kemarin Shell keluar," ujar Bahlil.

Jokowi, kata dia, sudah meninjau langsung lokasi proyek itu. Dari hasil pengamatannya, sebetulnya wilayah proyek itu yang terletak di wilayah Saumlaki sudah sangat menunjang, mulai dari jalan yang mulus hingga keberadaan bandara yang memadai, yaitu bandara Bandar Udara Mathilda Batlayeri.

"Jalannya lebih mulus dari tempat lain dan airport-nya juga sudah sangat bagus, jadi kemungkinan besar perdebatan apakah di Saumlaki atau di tempat lain pak presiden menyamapaian di Saumlaki lebih memenuhi syarat dan lebih efisien," kata Bahlil.

Tapi sampai kemarin, Bahlil belum berani memastikan kapan tanggal pasti konsorsium ini akan terbentuk. Ia hanya menjanjikan kalau pemerintah akan bekerja lebih cepat, termasuk Jokowi yang ingin proyek Blok Masela ini bisa segera dimulai.

Selanjutnya baca Belum Ada Pengumuman INA

Berita terkait

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

17 menit lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

18 jam lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

18 jam lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

23 jam lalu

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

1 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

1 hari lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

1 hari lalu

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

1 hari lalu

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

GP ANsor menilai pemberian IUP ini ide yang bagus terhadap kontribusi dan peran ormas sebagai salah satu komponen bangsa

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

1 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

1 hari lalu

GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

Bahlil mengatakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah selama dilakukan dengan baik.

Baca Selengkapnya