TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Petani Indonesia (SPI) tegas menolak kenaikan harga BBM. Pernyataan sikap ini disampaikan Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah dalam orasinya dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September 2022

Ruli mengatakan, masyarakat baru saja melalui masa pandemi. Pemulihan mulai bergerak seiring mobilisasi ekonomi petani, buruh, dan kaum miskin kota. "Tiba-tiba kita dikagetkan dengan kebijakan sepihak pemerintah menaikkan harga BBM," ucap Ruli.

Di samping itu, masyarakat juga masih harus menghadapi kenaikan harga pangan. Oleh karena itu, ia menegaskan, pemerintah harus lebih berperan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat.

"BBM berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Negara harus hadir," kata Ruli.

Menurut dia, pemerintah dan DPR harus meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM tersebut. "Kami ingin negara hadir melindungi rakyat sebagaimana amanat konstitusi," ujarnya.

Ruli mengatakan, aksi perlawanan petani akan terus disuarakan. Sebab, kata dia, biaya produksi pertanian telah terus bertambah seiring kenaikan harga pestisida pupuk, maupun traktor. "Sementara tidak ada jaminan harga layak untuk petani," ucapnya.

Selanjutnya: Buruh akan mogok nasional bulan November mendatang.

<!--more-->

Demo penolakan kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR dimulai sejak sekitar pukul 10.00. Presiden KSPI, Iqbal Said, mengklaim aksi massa ini diikuti sekitar 1.500 orang. Tidak hanya di Jakarta, aksi serupa juga digelar di 20-an provinsi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebelumnya mengatakan kalangan buruh akan melakukan gerakan mogok nasional bulan November atau Desember mendatang. "Mogok nasional dalam arti mogok kegiatan produksi secara total," ujar Said ketika ditemui di sela-sela demo buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Said menjelaskan, penolakan terhadap kenaikan harga BBM akan terus dilakukan oleh kalangan buruh. Aksi-aksi lanjutan akan dilaksanakan tuntutan para buruh agar pembatalan kenaikan harga tersebut tak direspons pemerintah.

Untuk memasifkan gerakan, Said juga menyerukan gerakan perlawanan masyarakat atas kebijakan kenaikan harga BBM melalui media sosial. Presiden Partai Buruh itu percaya jika Presiden Jokowi akan mendengar suara mereka. "Kita pernah menang di JHT, kita pernah menang di BPJS," kata Said. "Presiden butuh mendengar suara kita," ucapnya.

Baca: Nama Penerima BLT BBM Bisa Didaftarkan via Ponsel dengan Aplikasi Cek Bansos, Caranya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.