Nama Penerima BLT BBM Bisa Didaftarkan via Ponsel dengan Aplikasi Cek Bansos, Caranya?

Aplikasi "Cek Bansos". Foto : Kemensos

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 12,4 triliun untuk bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM. Meski pemerintah sudah memiliki data keluarga penerima manfaat yang menjadi sasaran bansos tersebut, tapi Anda bisa mendaftarkan nama lain jika memenuhi kriteria tapi belum masuk daftar dimiliki pemerintah.

Begitu juga sebaliknya, jika Anda mengetahui ada penerima bansos yang teryata tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, bisa melaporkannya. Pendaftaran ataupun pelaporan tersebut bisa dilakukan lewat Program Usul Sanggah dengan menggunakan aplikasi di telepon seluler.

Program Usul Sanggah ini adalah salah satu fitur yang ada di dalam aplikasi Cek Bansos untuk mencegah penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Fitur tersebut diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan data orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan (exclusion error) atau orang yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

Berikut cara mendaftarkan diri sebagai penerima BLT BBM:

1. Unduh aplikasi melalui playstore dengan keyword "Aplikasi Cek Bansos".

2. Klik "Daftar Usulan" jika pemilik akun ingin mengusulkan penerima bansos. Pemilik akun bisa mendaftarkan diri, keluarga, orang lain atau fakir miskin dalam satu desa/kelurahan dengan pemilik akun.

3. Klik "Tambah Usulan"

4. Isi formulir sesuai dengan data kependudukan Calon Penerima Manfaat

5. Memilih jenis bantuan sosial (BPNT/PKH)

6. Unggah 2 foto yaitu KTP dan rumah tampak depan

Usai mengajukan diri melalui fitur usul tersebut, Kemensos akan memverifikasi data yang diberikan.

Lalu jika Anda ingin melaporkan penerima manfaat yang tidak berhak mendapatkan bansos, berikut tahapan caranya:

1. Downlod apliksi Cek Bansos.

2. Klik "Tanggapan Kelayakan". Setelah itu akan tampil data penerima BLT di sekitar tempat tinggal Anda.

3. Pilih ikon jempol menghadap ke bawah jika melihat ada data orang yang tak layak menerima BLT BBM. Sedangkan ikon jempol ke bawah untuk menilai orang layak tersebut menerima bansos tersebut. 

4. Menuliskan alasan orang tersebut tidak layak menerima BLT BBM.

5. Klik "Kirimkan tanggapan"

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan bantalan sosial dengan total nilai anggaran sebesar Rp 24,17 triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Ada tiga macam bantuan sosial atau bansos yang digelontorkan pemerintah yakni BLT BBM, bantuan subsidi upah atau BSU dan bantuan subsidi transportasi.

Pertama, BLT BBM yang ditujukan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 600.000. Pembayaran BLT BBM itu dilakukan dua kali yakni Rp 300.000 pada bulan September ini dan Rp 300.000 di awal Desember 2022 mendatang.

Penerima BLT BBM hanya ditujukan kepada masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP, dan bukan termasuk anggota PNS, Polri, dan TNI. Khusus untuk bansos program PKH, penerima harus masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, termasuk masyarakat yang terkena PHK.

BISNIS

Baca: Serukan Mogok Nasional pada November, Buruh: Mogok Kegiatan Produksi Secara Total

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

4 jam lalu

Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, di antaranya terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.


Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

3 hari lalu

Kata Sri Mulyani Soal Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Rapat

Sri Mulyani buka suara tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang disebut-sebut habis untuk banyak rapat di hotel dan studi banding.


Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

4 hari lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.


Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

11 hari lalu

Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Berita terkini ekonomi dan bisnis petang ini mulai dari penjelasan Kemenag mengenai biaya haji hingga Erick Thohir yang ungkap persoalan hukum di BUMN


Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

12 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Setop PPKM, Warga Tetap Minta Bansos ; PHK di Amerika Bulan Ini

LSI mencatat dalam hasil surveinya, meskipun Jokowi sudah mencabut PPKM, warga tetap berharap Bansos tetap ada.


Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

12 hari lalu

Survei LSI: Publik Tetap Harapkan Bansos Meski PPKM Dicabut Jokowi, Ini Penjelasannya

Hasil survei LSI menyimpulkan bahwa publik masih berharap tetap mendapatkan Bansos meskipun PPKM telah dicabut oleh Jokowi.


PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

15 hari lalu

PSI Surati Pasar Jaya, Desak Penjelasan soal Temuan Seribu Ton Beras Rusak di Pulogadung

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pasar Jaya klarifikasi soal temuan seribu ton beras bansos yang rusak


Pasar Jaya Jelaskan Soal 920 Ton Beras Rusak yang Tersimpan di Gudang Pulo Gadung

16 hari lalu

Pasar Jaya Jelaskan Soal 920 Ton Beras Rusak yang Tersimpan di Gudang Pulo Gadung

Perumda Pasar Jaya menjelaskan soal status 920 ton beras rusak tak layak konsumsi yang tersimpan di sebuah gudang di Pulo Gadung.


Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

16 hari lalu

Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

Pasar Jaya enggan merinci jumlah dan nilai paket beras bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jakarta 2020 yang ditanganinya. Ia menegaskan telah menyelesaikan keseluruhan kewajibannya sesuai pesan Dinas Sosial.


DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi Bansos

19 hari lalu

DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi Bansos

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan dugaan korupsi bansos di DKI yang beredar di medsos baru sekedar menduga-duga.