TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tetap mempersiapkan anggaran subsidi dan kompenesasi energi hingga akhir tahun 2022 ini. Subsidi tetap diberikan meskipun harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun non subsidi milik PT Pertamina (Persero) telah dinaikkan per hari ini, Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Ia menjelaskan anggaran subsidi dan kompensasi yang disiapkan itu tidak akan melampaui proyeksi pembengkakan yang mencapai Rp 698 triliun dari yang ditetapkan terakhir sebesar Rp 502,4 triliun. Namun hal ini masih tergantung pada pergerakan harga minyak mentah Indonesia di tingkat dunia atau Indonesian Crude Price (ICP).

"Kami akan terus alokasikan susbidi bagi masyarakat," kata dia saat konferensi pers, Sabtu.

Menurut Sri Mulyani, besaran anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun di dalam APBN 2022 itu minimal akan sebesar Rp 591 apabila harga ICP di level US$ 85 per barel. Namun, jika harga ICP naik ke level US$ 99 per barel, maka besaran anggaran subsidi dan kompensasi energi ikut naik menjadi Rp 605 triliun.

"Jika harga ICP di atas US$ 100, total susbsidi ke masyarakat dalam bentuk BBM masih akan mencapai Rp 649 triliun," ucap Sri Mulyani.

Namun angka-angka proyeksi anggaran tersebut akan sedikit lebih rendah dari perkiraan Rp 698 triliun yang pernah disebut pemerintah karena harga BBM subsidi telah dinaikkan.

Selanjutnya: Pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan harga BBM ke inflasi.

<!--more-->

Adapun per hari ini, harga Pertalite telah diputuskan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter mejadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

"Ini yang disampaikan Presiden, maka sebagian belanja yang tadinya untuk keseluruhan subsidi digunakan berikan bansos ke masyarakat," kata Sri Mulyani.

Dengan kenaikan harga BBM ini, Sri Mulyani memastikan pemerintah juga akan terus memantau dampaknya terhadap inflasi atau naiknya harga-harga barang dan jasa, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi, hingga bertambahnya kemiskinan.

Pertimbangan itu juga yang membuat pemerintah pada Rabu petang lalu, 31 Agustus 2022 mulai menambah anggaran bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Anggaran itu untuk memberikan 3 program bantuan sosial atau bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai.

"Kita perkirakan dengan bansos diberikan tambahan Rp 24,17 triliun kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan, jadi tetap bisa kami jaga dan kami upayakan menurun melalui program pemerintah lainnya," ujar Sri Mulyani.

Baca: Data SIM Card bocor, Johnny Plate Sebut Masyarakat Harus Jaga NIK Masing-masing

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.