TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkapkan pemerintah pusat sangat ingin memisahkan kewajiban pembayaran pensiun PNS pusat dengan PNS daerah.

Selama ini, Isa mengatakan, setiap tahunnya anggaran pensiunan PNS daerah harus ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, PNS daerah diangkat oleh pemerintah daerah.

"Fair gak menurut kalian? Kalau akuntansi itu siapa yang mendapatkan dari jasa seseorang dialah yang menanggung bebannya. Jadi pemerintah pusat menanghung jasa PNS di pusat, PNS daerah siapa yang memanfaatkan jasanya ya pemda," kata Isa dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.

Rencana ini, kata Isa sedang dikaji untuk bisa diterapkan karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah meminta Kementerian Keuangan untuk memisahkan beban biaya pensiun PNS pusat dengan PNS daerah.

"Karena ini direkomendasikan BPK, BPK minta mulai kita identifikasi berapa yang jadi kewajiban pemerintah pusat berapa, yang jadi kewajiban pemerintah daerah berapa," ujar Isa.

Dalam 5 tahun terakhir, Isa mengatakan, besaran kewajiban pemerintah untuk membayar pensiunan PNS pusat dan daerah terus bertambah. Pada 2022 diperkiran Rp 119 triliun, tahun lalu sebesar Rp 112,29 triliun, 2020 sebanyak 104,97 triliun, 2019 Rp 99,75 trilun, dan 2018 hanya Rp 90,82 triliun.

Isa menekankan, rencana pemisahan anggaran pensiun PNS pusat dan daerah ini belum ditentukan pemerintah karena skema pembayaran pensiun yang telah diterapkan selama ini juga belum ditentukan apakah tetap dengan skema pay as you go atau menjadi fully funded.

Pemerintah selama ini menggunakan skema pay as you go di mana dana pensiun PNS disiapkan dan dibayarkan saat PNS telah pensiun.

“Saat ini kita melihat bahwa kita belum mengadopsi pola yang terbaik. Apakah dengan pay as you go itu yang terbaik, karena artinya dana pensiun PNS yang pensiun 10 sampai 15 tahun lalu menjadi beban hari ini,” katanya

Pemerintah sedang mengkaji perubahan skema pembiayaan dana pensiun dari skema pay as you go menjadi skema fully funded dimana pemerintah mulai menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis setiap bulan sejak PNS tersebut mulai bekerja.

“Akan lebih bagus kalau pemerintah sudah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS sejak awal sehingga pada saat pembayaran, pembiayaan dana pensiun berasal dari kerja PNS itu sendiri,” katanya.

ANTARA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini