TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dilaksanakan dalam dua tahap, yang pertama dilakukan pada Mei mendatang.
Tahun ini, lowongan yang disediakan sangat banyak yakni hampir 2,3 juta orang, terdiri atas 429 ribu di instansi pusat dan 1,8 juta di daerah. Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Di antara Kementerian yang akan merekrut banyak ASN adalah Kementerian PUPR, Perhubungan dan Sosial. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan persetujuan atas 26.319 usulan kebutuhan ASN Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemenuhan usulan ini untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yang dieksekusi langsung Kementerian PUPR.
“Hari ini kami menyerahkan formasi kepada Kementerian PUPR. Penyerahan ini merupakan komitmen untuk Kementerian PANRB untuk terus mendukung berbagai prioritas pembangunan, salah satunya melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 19 April 2024.
Dia mengatakan Kementerian PUPR sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki dampak langsung (multiplier effect) terhadap peningkatan perekonomian dan pelayanan publik.
Kementerian PANRB pun mendukung hal ini melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024.
Adapun penetapan kebutuhan bagi Kementerian PUPR sejumlah 26.319 terdiri dari 6.385 CPNS Tenaga Teknis, 3 CPNS Tenaga Kesehatan, serta 19.931 PPPK Tenaga Teknis.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun mengapresiasi Kementerian PANRB dalam pemenuhan usulan kebutuhan ASN untuk Kementerian PUPR.
“Terima kasih Menteri PANRB atas pemenuhan usulan ini. Mudah-mudahan dengan ini kami mendapatkan talenta baru yang berkompeten dan unggul dalam membangun negeri, serta dapat menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Kementerian PUPR,” kata Basuki.
Kemensos Buka Lowongan dari dokter sampai auditor
Pada kesempatan tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan pihaknya membutuhkan banyak SDM di bidang teknis, terutama di bidang kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan mendapat jatah perekrutan 18.017 ASN. "Jumlahnya mencapai 18.017 pegawai, dengan rincian 1.391 untuk formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 16.626 untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Menhub Budi Karya Sumadi.
Menhub berharap melalui formasi tersebut mendapatkan SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas untuk memperkuat konektivitas layanan transportasi berkualitas.
Ia menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, hasil rekrutmen di Kemenhub sudah sangat bagus.
Budi juga menerangkan Kemenhub mendukung penyelesaian penataan pegawai non-ASN sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2024 tentang ASN melalui usulan kebutuhan ASN tahun 2024.
Lebih lanjut, Budi juga menuturkan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Otorita IKN untuk membahas formasi ASN Kemenhub yang akan ditempatkan di wilayah tersebut.
"Kami berjanji akan mengatur formasi ASN yang ada dengan sangat teliti, sehingga para ASN tersebut nantinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai keahlian yang dimiliki," katanya.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa rekrutmen ASN tahun ini merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir.
Anas memaparkan dalam pengadaan ASN tahun ini, Kementerian PAN-RB menyerahkan sepenuhnya kebutuhan formasi ASN kepada kementerian/lembaga, yang paling tahu kebutuhannya.
"Harapan kami, karena Kementerian yang tahu prioritasnya, mudah-mudahan kebutuhan rencana strategis 5-25 tahun ke depan sudah diantisipasi oleh pengadaan ASN tahun ini," katanya.
Selain itu, Anas juga menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden, dari total formasi fresh graduate 600 ribu, sebanyak 200 ribu di antaranya akan ditempatkan di IKN.
ANTARA
PILIHAN EDITOR Kronologi Kereta Cepat Jakarta-Bandung: dari Digagas SBY hingga KAI Terbebani Utang Rp6,9 T
