TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate menanggapi dugaan kebocoran data pelanggan milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Kabar dugaan kebocoran data pelanggan PLN itu muncul di media sosial Twitter dan disebutkan ada 17 data pengguna yang bocor.

Kominfo, kata dia, sedang melakukan pengecekan. “Dari dulu saya sudah menyampaikan berulang-ulang agar teknologi cyber security untuk enkripsi itu harus kuat di semua penyelenggara sistem yang menggunakan data masyarakat untuk perlindungan data masyarakat,” ujar Johnny Plate di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Jumat sore, 19 Agustus 2022.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem jjuga menjelaskan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo juga terus melakukan pendapingan terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE). “Kita sedang mengevaluasi terkait dengan informasi potensi kebocoran data PLN,” tutur Johnny.

Sebelumnya, salah satu pengguna Twitter melaporkan adanya dugaan penjualan lebih dari 17 juta data pelanggan PLN. Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan, menunjukkan laman web breached.to dengan akun bernama "loliyta", yang mengklaim menjual data pengguna PLN.

Mengutip informasi tersebut, beberapa data pelanggan PLN yang diklaim dijual di antaranya ID lapangan, ID pelanggan, nama pelanggan, tipe energi, KWH, alamat rumah, nomor meteran, tipe meteran, hingga nama unit UPI.

Sementara itu, Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi mengatakan masih menelusuri lebih lanjut dugaan kebocoran data pengguna PLN.

“Baru dicek. Setelah mendapatkan cerita itu, kami tadi langsung melakukan pengecekan. Jadi saat ini Kominfo sedang mendalami terkait dengan dugaan kebocoran data itu,” ujar dia di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 Agustus 2022.

Dedy mengatakan jika sudah ada hasil atau temuan sementara dari dugaan kebocoran data tersebut akan segera diumumkan. Untuk waktunya, dia tidak bisa memperkirakan, karena penelusuran dan investigasi dugaan kebocoran data itu bergantung pada kompleksitas dari kebocorannya.

Selanjutnya: Belum jelas kebocoran data karena PLN lalai atau ada serangan khusus.

<!--more-->

“Kita akan usahakan yang terbaik semoga setelah ini kita bisa menginformasikan kepada teman-teman,” kata Dedy.

Selain itu, Kominfo juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) termasuk dengan PLN. “Kita megupayakan hari ini akan berkomunikasi dengan mereka,” tutur Dedy.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid juga menanggapi adanya dugaan keboncoran data pengguna PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. “Saya belum dapat informasi lengkapnya, jadi saya juga belum tahu persisnya,” ujar di Pullman Hotel, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Agustus 2022.

Namun, politikus Partai Golkar itu menjelaskan jika benar ada pencurian data, harus diperiksa lebih dulu dan memanggil data protection officer-nya. Apakah kebocoran data itu terjadi karena kelalaian dari pihak PLN atau ada serangan khusus.

Menurut Meutya pemerintah bisa langsung melakukan penindakan hukum dengan aturan yang ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan melakukan langkah-langkah antisipatif. Bisa dilakukan evaluasi terhadap PLN jang menunggu Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Intinya pemerintah sebetulnya dari sekarang sudah bisa bertindak enggak harus menunggu undang-undang. Kita menyiapkan nanti untuk memperkuat saja.

Baca: Jokowi Bakal Umumkan Kenaikan Harga Pertalite, Pertamina: Kami Tunggu Arahan