TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meminta agar PT Pertamina (Persero) bisa mengendalikan volume penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dengan begitu, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tetap terjaga.

"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.

Dengan tak terkendalinya penjualan BBM bersubsidi, menurut dia, alokasi subsidi dan kompensasi energi dapat melebihi dari pagu anggaran APBN yang sebesar Rp 502 triliun pada tahun ini. "Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," ucap Sri Mulyani.

Per Juli 2022, penyaluran BBM jenis Pertalite telah mencapai 16,8 juta kiloliter. Artinya, kuota BBM bersubsidi hanya tersisa 6,2 juta kiloliter dari total kuota yang dipatok tahun ini sebesar 23 juta kiloliter. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya mengestimasikan volume penyaluran bisa mencapai 28 juta kiloliter pada tahun ini.

Selain tekanan dari lonjakan subsidi BBM, kata Sri Mulyani, kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS juga semakin membebani APBN. "Nilai tukar kita kan agak berbeda asumsinya. Kemarin Rp 14.450 sekarang sudah bikin Rp 14.700," ujarnya.

<!--more-->

Dengan sejumlah faktor itu, menurut Sri Mulyani, bisa jadi anggaran subsidi energi bakal kembali membengkak. "Ini berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan, belum harga minyak yang dalam APBN kita asumsikan US$ 100 dolar per barel. Kemarin pernah sampai US$ 120 per barel. Jadi itu juga akan menambahkan," katanya.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan mengambil sejumlah langkah jika tekanan terhadap APBN kian besar. "Tapi kalau shock-nya gede terus dan itu menyebabkan gap yang besar, kita harus mencari langkah-langkah untuk mengamankan rakyat, ekonomi, dan APBN," tuturnya. Kementerian Keuangan kini tengah membahas masalah pengendalian BBM bersubsidi ini bersama dengan Pertamina, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.

Bendahara negara tersebut menyatakan sejumlah faktor eksternal tersebut memberi goncangan yang cukup berat terhadap APBN. "Harga di luar itu sudah jauh lebih tinggi dan kita mencoba abosrb shock-nya tadi, tekanan yang muncul gede banget itu kita absorb dengan APBN, dengan dana sampai Rp 502 triliun," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya sudah merevisi subsidi dan kompensasi energi tahun ini menjadi sebesar Rp 502 triliun. Anggaran itu terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 208, 9 triliun, kompensasi energi sebesar Rp 234, 6 triliun dan kurang bayar kompensasi energi tahun 2021 sebesar Rp 108, 4 triliun.

ANTARA | BISNIS

Baca: Bantah Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat, Bos Indofood: Harga Gandum Tertinggi Sudah Lewat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.