Prihatin TN Komodo Ramai Didemo, Jusuf Kalla Usulkan Tarif Rp 1 Juta

Sabtu, 6 Agustus 2022 10:17 WIB

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla usai menghadiri resepsi pernikahan anak Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Jumat malam, 29 Juli 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengaku prihatin atas situasi terkini di Labuan Bajo, khususnya di Pulau Komodo. Menurut dia, demonstrasi yang terjadi akibat pemberlakuan tarif baru yang tinggi sebesar Rp 3,75 juta telah mengusik ketenangan daerah tujuan wisata komodo itu.

Duta pemenangan Komodo sebagai tujuh keajaiban dunia 2012-2013 itu mengatakan Pulau Komodo saat ini sudah populer. Bahkan sudah menjadi destinasi favorit yang menyedot ribuan wisatawan. Dengan pemberlakuan tarif baru yang tinggi, maka akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisata ke Labuan Bajo.

"Yang terkena imbasnya adalah dunia wisata. Sementara pada sektor tersebut banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu, 6 Agustus 2022.

Akibatnya, kata dia, pelaku usaha perhotelan, kuliner, pelayaran, unit usaha usaha kecil masyarakat, hingga nelayan dan warga sekitar ikut terdampak. Selain itu, penerbangan yang sebelumnya ramai juga terancam kehilangan penumpang.

Karena itu ia mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan tarif Rp 3,75 juta. Jusuf Kalla mengusulkan penurunan tarif menjadi Rp 1 juta dan pengunjung dibatasi 500 orang per hari. "Jadi angka tersebut terukur dapat 500 juta tiap hari dan perbulan bisa Rp15 milyar. lebih pasti,” kata Jusuf Kalla.

Advertising
Advertising

Dengan demikian, ujarnya, masyarakat tetap mendapat penghasilan karena hotel, restoran, dan usaha lainnya masih bisa berjalan sehingga pariwisata Labuan Bajo bisa hidup kembali.

Jusuf Kalla berpendapat, wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo biasanya hanya datang sekali seumur hidupnya. Jadi yang terpenting bagi para pelancong adalah pengalaman melihat komodo, sehingga situasi tempat wisata harus memberikan ketenangan. "Kalau di daerah wisata tidak tenang, ramai aksi demo, maka wisatawan tidak akan datang,” ucap dia.

Taman Nasional Pulau Komodo resmi menjadi satu dari 7 Keajaiban Alam Dunia Baru atau New 7 Wonders of Nature, Jumat, 13 September 2013. Saat itu Jusuf Kalla didaulat sebagai Duta Komodo dan berkeliling kota mengampanyekan agar masyarakat Indonesia menyumbang suara memilih Taman Nasional Komodo omodo.

Pemerintah menaikkan tarif tiket masuk Taman Nasional Komodo, khususnya di Pulau Komodo dan Pulau Padar menjadi Rp 3,7 juta per orang. Tarif baru yang nyaris dua kali lipat upah minimum provinsi NTT itu mulai berlaku sejak Senin, 1 Agustus 2022.

Saat tarif baru diberlakukan, masyarakat menggelar demonstrasi hingga tiga orang ditangkap oleh kepolisian. Dalih pemerintah, kenaikan harga bertujuan untuk konservasi dan pengembangan pariwisata. Namun sejumlah kritik muncul dari aktivis lingkungan hingga pegiat pariwisata.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Marak PMK, Jusuf Kalla Minta Semua Hewan Kurban Diperiksa Kesehatannya Secara Ketat

Berita terkait

Melihat Pameran Fotografi yang Menampilkan Potret Masyarakat Pulau Komodo di Kota Padang

20 jam lalu

Melihat Pameran Fotografi yang Menampilkan Potret Masyarakat Pulau Komodo di Kota Padang

Pameran fotografi yang menyorot tentang nasib masyarakat di Pulau Komodo digelar pada 25 April hingga 28 April 2024 di Galeri UPTD Taman Budaya Sumatra Barat

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

2 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

3 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

4 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

4 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

5 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

6 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

7 hari lalu

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.

Baca Selengkapnya