Terpopuler Bisnis: Data Crazy Rich Tak Tersentuh Pajak, Kominfo Buka Blokir Yahoo

Rabu, 3 Agustus 2022 05:00 WIB

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menyampaikan sambutan dalam acara Tempo Country Contributor Award 2019 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 15 November 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin, 2 Agustus 2022 dimulai dengan Kemenkeu akui memiliki data-data Warga Negara Indonesia yang hingga saat ini belum tersentuh pajak dan Kominfo membuka blokir beberapa layanan lain seperti Valve Corp dan Yahoo.

Kemudian informasi mengenai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan sedang berdiskusi dengan pemerintah soal kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur atau NTT menjadi Rp 3,75 juta.

Selain itu berita tentang Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memberikan sinyal memperpanjang kembali masa relaksasi kredit perbankan, bagi sektor usaha tertentu. Berikut ringkasan dari keempat berita tersebut:

1. Kantongi Data WNI yang Belum Tersentuh Pajak, DJP: Kami Enggak Akan Bilang Siapanya

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, pihaknya memiliki data-data Warga Negara Indonesia yang hingga saat ini belum tersentuh pajak. Ini menyikapi pernyataan Chairman CT Corp Chairul Tanjung yang menganggap Ditjen Pajak selama ini berburu wajib pajak seperti di dalam kebun binatang.

Advertising
Advertising

Suryo enggan menyebutkan jumlah pihak-pihak yang belum tersentuh pajak. Dia mengatakan, data ini telah dimiliki Direktorat Jenderal Pajal dari berbagai instansi, seperti kementerian atau lembaga lainnya hingga perbankan dan industri jasa keuangan lainnya.

"Baik di dalam negeri dan mitra kami di luar Indonesia," kata Suryo di kantornya, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.

Dari data yang diperoleh dari berbagai instansi ini, Direktorat Jenderal Pajak kata dia telah menindaklanjutinya dan mengejar para wajib pajak tersebut. Selain itu, dia mengatakan, wajib pajak yang selama ini belum tersentuh pajak juga telah secara sukarela menyerahkan diri melalui program pengungkapan sukarela (PPS).

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

2. Kominfo Buka Blokir Yahoo, Steam, CS:GO, dan Dota

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan update status terkait Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dia mengatakan Kominfo membuka blokir beberapa layanan lain selain PayPal seperti Valve Corp dan Yahoo.

“Valve Corp mulai dari Steam, game Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), dan Dota, serta Yahoo telah dilakukan nomalisasi sejak pukul 08.30 WIB hari ini,” ujar Semuel lewat keterangan tertulis, Selasa, 2 Agustus 2022.

Sebelumnya, Kominfo memblokir beberapa platform digital lantaran tak kunjung mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sebelum memblokir Kominfo telah memberi ultimatum kepada PayPal dan sembilan platform lainnya.

Baca selengkapnya di sini.

Berita terkait

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 jam lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

20 jam lalu

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.

Baca Selengkapnya

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

20 jam lalu

Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan

OJK merespons kasus BTN dan mengingatkan agar masyarakat berhati-hati saat berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

1 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

1 hari lalu

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.

Baca Selengkapnya

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

1 hari lalu

5 Hal Tentang Paytren, Bisnis Yusuf Mansur yang Sempat Hits Kini Disanksi OJK

Pada 13 Mei 2024 PayTren milik Yusuf Mansur harus merelakan izin usahanya dicabut oleh OJK karena melanggar sejumlah aturan Pasar Modal.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

2 hari lalu

OJK Cabut Izin Paytren, Yusuf Mansur: Kami Semua Mulus Jaga Amanah

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin PT Paytren Aset Manajemen atau Paytren

Baca Selengkapnya

Kominfo Buka Lowongan Kerja Pendamping UMKM, Usia 21-50 Tahun Bisa Ikut

2 hari lalu

Kominfo Buka Lowongan Kerja Pendamping UMKM, Usia 21-50 Tahun Bisa Ikut

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka lowongan kerja fasilitator dan koordinator untuk program UMKM Level Up 2024, pendaftaran buka sampai 18 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ini 8 Alasan OJK Mencabut Izin Usaha Paytren Milik Ustad Yusuf Mansur

2 hari lalu

Ini 8 Alasan OJK Mencabut Izin Usaha Paytren Milik Ustad Yusuf Mansur

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Paytren Aset Manajemen, yang didirikan ustad terkenal Yusuf Mansur.

Baca Selengkapnya

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

2 hari lalu

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen Surat Berharga Negara

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK sebut portofolio investasi dana pensiun didominasi SBN

Baca Selengkapnya