Hadi Tjahjanto Siap Terjun ke Lapangan, Prioritaskan Program ATR/BPN

Rabu, 15 Juni 2022 21:01 WIB

Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang baru, Hadi Tjahjanto (tiga dari kiri) dan Raja Juli Antoni (kanan), bersama eks Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil (dua dari kiri) dan eks Wamen Surja Tjandra (kiri) saat acara serah terima jabatan (sertijab) di gedung Kementerian ATR/BPN di Jakarta Selatan, Rabu, 15 Juni 2022. Tempo/Eka Yudha Saputra

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan akan turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lembaga yang dipimpinnya.

Hadi yang baru dilantik Rabu siang, 15 Juni 2022, mengatakan akan memprioritaskan program ATR/BPN sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Karena hari ini saya baru diambil sumpah jabatan, besok saya akan bertemu dengan para dirjen untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, walaupun sebelum bertemu dirjen saya sudah mulai bertanya sana-sini permasalahan apa sampai ke bawah,” kata Hadi Tjahjanto setelah sertijab di gedung Kementerian ATR/BPN, 15 Juni 2022.

Sofyan Djalil menyerahkan jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Hadi Tjahjanto di gedung Kementerian ATR/BPN di Jakarta Selatan, Rabu, 15 Juni 2022.

Selain itu berlangsung juga serah terima jabatan Wakil Menteri ATR/BPN kepada Raja Juli Antoni dari Wamen ATR/BPN sebelumnya Surya Tjandra.

Advertising
Advertising

Raja Juli Antoni yang menggantikan rekan separtainya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, mengulas kembali memori tentang perkenalannya saat studi S2 bersama di Inggris.

“Kami sekolah bareng dulu di Inggris S2. S3 saya ke Australia Bro Surya ke Belanda, kembali ke Indonesia bikin partai,” kata Raja Juli Antoni.<!--more-->

Ia mengatakan tugasnya sebagai Wamen adalah amanah yang tidak mudah dan mengakui bidang pertanahan bukan bidang yang ia geluti. Walaupun ia mengatakan sempat membaca tentang Reforma Agraria secara teoritis, tentang perebutan konflik tanah.

“Kebetulan saya studi di Inggris tentang mediasi dan ada kasus-kasus tentang pertanahan yang disimulasikan. Tapi terus terang saya tidak mempunyai pengalaman konkret untuk menyelesaikan persoalan pertanahan,” katanya.

Sofyan Djalil, dalam sambutannya, menyampaikan kerja yang telah dicapai dan pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan Menteri Hadi Tjahjanto. Salah satunya adalah Reforma Agraria, pasalnya, Reforma Agraria menjadi bagian terlemah dari program Kementerian ATR/BPN.

“Dari target 4 koma sekian juta hektare, kita berhasil mencapai 17 persen dalam Reforma Agraria dan redistribusi tanah,” kata Sofyan Djalil, Menteri ATR/BPN periode 2016-2022.

Sofyan mengatakan Kementerian ATR/BPN cukup berhasil dalam legalisasi aset dari target 4,5 juta hektare, instansinya berhasil melegalisasi 7 juta hektare. Selain itu, ia mengatakan Kementerian ATR BPN berhasil dalam penerbitan sertifikat karena hingga 2015 hanya 46 juta sertifikat bidang tanah yang dikeluarkan, tahun ini Kementerian ATR sudah menerbitkan sertifikat 80 juta bidang tanah.

Presiden Joko Widodo resmi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri atau wamen dalam kegiatan reshuffle Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang, 15 Juni 2022.

Dua orang menteri yang dilantik adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Sementara tiga wakil menteri yang dilantik yakni Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/BPN. Kemudian John Wampi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Sekjen PBB Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Baca Juga: Profil Hadi Tjahjanto, Calon Menteri Pertama Jokowi dari TNI AU

Berita terkait

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

3 menit lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

6 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

8 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

2 hari lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

2 hari lalu

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.

Baca Selengkapnya

Sebut Stok Aman Menjelang Idul Adha, Jokowi Tak Khawatir Harga Naik

2 hari lalu

Sebut Stok Aman Menjelang Idul Adha, Jokowi Tak Khawatir Harga Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis tidak ada lonjakan harga bahan pokok menjelang Idul Adha karena stok pangan aman.

Baca Selengkapnya

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

2 hari lalu

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

RUU MK disetujui dibawa ke paripurna DPR. Padahal beleid ini pernah ditolak di era Menkopolhukam Mahfud Md.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

2 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Hadi Tjahjanto: Pemerintah Sudah Sepakat

2 hari lalu

RUU MK Bakal Dibawa ke Paripurna, Hadi Tjahjanto: Pemerintah Sudah Sepakat

Menurut Hadi Tjahjanto, berbagai poin penting RUU MK telah dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

2 hari lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya