Soal Tiket Masuk Borobudur, Luhut: Jangan Cari Popularitas dengan Menyerang Saya

Reporter

Muhammad Hendartyo

Editor

Martha Warta Silaban

Kamis, 9 Juni 2022 16:16 WIB

Dari kiri Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen memegang replika stupa bersama saat pembukaan Festival Joglosemar di kompleks Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 20 Mei 2021. Festival Joglosemar diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mengusung tema Artisan of Java yang diharapkan mampu membangkitkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Industri Kecil dan Menengah (UMKM/IKM). ANTARA FOTO/Anis Efizudin

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terus dikritik soal penetapan tarif masuk Candi Borobudur. Padahal menurutnya, keputusan penetapan harga tarif dilakukan dengan rapat bersama oleh berbagai pihak untuk melindungi Borobudur yang mulai rusak.

"Jadi ada kadang teman-teman bapak ibu juga yang langsung mengkritik saya nembak saya, tapi ga tau masalahnya. Jadi kalau boleh mohon telfon saya, tanya masalahnya apa. Jadi jangan, mohon maaf bapak ibu, cari popularitas dengan menyerang saya. Saya itu hanya pelaksana saja," kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 9 Juni 2022.

Menurutnya permasalahan Borobudur perlu penanganan bersama yang terintegrasi antar lintas kementerian. Dia menyinggung kebanyakan masalah yang terjadi saat ini, karena tidak terintegrasi, tidak holistik penangannnya.

Pembahasan lintas kementerian atau lembaga itu, kata dia, memerlukan proses yang panjang."Seperti Borobudur, saya terus dikritik. Itu proses panjang, bapak ibu. Jadi kesempatan saya unek-unek dikit, jangan bapak ibu aja yang unek-unek," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan kuota dengan jumlah maksimal 1.200 orang per hari yang boleh naik bangunan Candi Borobudur. Atas kebijakan kuota tersebut, diputuskan kebijakan harga khusus.

Advertising
Advertising

Untuk Wisatawan Nusantara sebesar Rp 750 ribu, wisatawan mancanegara US$ 100, dan untuk pelajar (grup Study Tour sekolah / bukan individual) adalah Rp 5 ribu. Kebijakan tiket khusus ini hanya untuk wisatawan yang berkeinginan untuk naik bangunan Candi Borobudur.

Untuk wisatawan reguler yang hanya berwisata ke Taman Wisata Candi Borobudur hingga pelataran/halaman Candi Borobudur, diakomodir dengan harga tiket regular yaitu tiket Wisatawan Nusantara Dewasa/Umum Rp 50 ribu, tiket Wisatawan Nusantara Anak/Pelajar Rp 25 ribu, tiket Wisatawan Mancanegara Dewasa/Umum US$ 25, dan tiket Wisatawan Mancanegara Anak/Pelajar US$ 15.

Menurut Luhut, penetapan harga dan pembatasan pengunjung Borobudur diambil setelah melakukan studi komprehensif termasuk memperhatikan masukan UNESCO. Namun, karena saat ini terjadi ribut atau banyak kritik, dia meminta untuk dilakukan penundaan kebijakan tersebut.

"Percayalah, saya ga akan lakukan yang di luar atau semau-mau saya. Semua yang saya kerjakan basisnya studi, basisnya data," kata Luhut.

Baca Juga: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Luhut: Tanya Saja Sama Istana

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

LuhutBorobudurTiket Masuk Candi BorobudurLuhut Binsar PandjaitanCandi Borobudur

Berita terkait

Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office, Suharso: Orang Kaya Tinggal di Tempat Kita itu Terbuka

2 jam lalu

Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office, Suharso: Orang Kaya Tinggal di Tempat Kita itu Terbuka

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa kurang setuju usulan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan tentang pemberian insentif fiskal bagi orang kaya di Family Office

Baca Selengkapnya

PPKM Darurat 3 Tahun Lalu: Masih Ingat Pembatasan Ketat dan Aturan Makan dan Minum di Restoran?

5 jam lalu

PPKM Darurat 3 Tahun Lalu: Masih Ingat Pembatasan Ketat dan Aturan Makan dan Minum di Restoran?

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali mulai 3 Juli 2021. Masih ingat pembatasan dan aturannya?

Baca Selengkapnya

Kritisi Rencana Pemerintah Bentuk Family Office, Pengamat: Ada Kebutuhan Rakyat yang Lebih Mendesak

1 hari lalu

Kritisi Rencana Pemerintah Bentuk Family Office, Pengamat: Ada Kebutuhan Rakyat yang Lebih Mendesak

Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengkritisi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga.

Baca Selengkapnya

Perajin Yogyakarta dan Jateng Tunjukkan Keterampilan Membatik sambil Pameran di Borobudur

1 hari lalu

Perajin Yogyakarta dan Jateng Tunjukkan Keterampilan Membatik sambil Pameran di Borobudur

Karya perajin batik dipamerkan di ajang Cultivating Cultural Heritage for Sustainable Livelihoods yang digelar UNESCO Jakarta.

Baca Selengkapnya

Proyek Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang Diresmikan, Investasinya Capai Rp160 Triliun

1 hari lalu

Proyek Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang Diresmikan, Investasinya Capai Rp160 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pabrik baterai mobil listrik di Karawang itu merupakan visi yang menjadi kenyataan.

Baca Selengkapnya

Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

1 hari lalu

Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan produksi kendaraan listrik di Indonesia mencapai 600 ribu unit pada 2030.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Family Office Gagasan Luhut: Bebas Pajak, Tidak Ada Pencucian Uang dan Investasi di RI

1 hari lalu

Fakta-Fakta Family Office Gagasan Luhut: Bebas Pajak, Tidak Ada Pencucian Uang dan Investasi di RI

Menurut Luhut Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional

Baca Selengkapnya

Pemerintah Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang, Luhut: Visi yang Jadi Kenyataan

2 hari lalu

Pemerintah Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang, Luhut: Visi yang Jadi Kenyataan

Luhut mengatakan peresmian pabrik baterai mobil listrik yang diklaim sebagai pabrik terbesar se-Asia Tenggara itu menandai era baru Indonesia.

Baca Selengkapnya

Alasan Luhut dan Jokowi Getol Dorong Pembentukan Family Office

2 hari lalu

Alasan Luhut dan Jokowi Getol Dorong Pembentukan Family Office

Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan pejabat keuangan untuk membahas skema pembentukan family office yang diusulkan Luhut Pandjaitan.

Baca Selengkapnya

Luhut Beberkan Cara Kerja Family Office, Ekonom: Bakal Sulit Ungkap dan Pajaki Orang Kaya

2 hari lalu

Luhut Beberkan Cara Kerja Family Office, Ekonom: Bakal Sulit Ungkap dan Pajaki Orang Kaya

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi