Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Tempo BNI Bilateral Forum 2022 pada Kamis, 12 Mei 2022 di Ballroom Hotel The Langham, Jakarta. (Foto: Norman Senjaya)
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong kalangan petani sawit swadaya agar bisa terkonsolidasi dalam koperasi supaya lebih mudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan hasil taninya.
Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Bagus Rachma menilai dengan bergabung dalam wadah koperasi, selain bisa mendapat jaminan rantai pasok dan harga, standardisasi produk yang dihasilkan pun bisa tercapai.
"Data BPS pada 2020 mencatat 40 persen lahan perkebunan sawit dikelola petani swadaya. Tapi menurut kami, sebaiknya mereka terkonsolidasi," katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Atur Tata Kelola Industri Sawit" yang dipantau di Jakarta, Rabu, 8 Juni 2022.
Bagus menyebut kebanyakan petani sawit swadaya mengolah sawit di lahan sendiri yang terpencar-pencar. Rata-rata lahan mereka mencapai 2 hektare hingga 2,5 hektare. Karena kondisi tersebut, menurutnya akan lebih baik jika mereka terkonsolidasi dari sisi lahan.
"Mereka terpencar di beberapa hamparan makanya BPDPKS susah mau replanting. Tapi kalau terkonsolidasi melalui koperasi, akan masuk skala ekonominya," katanya.
Bagus menambahkan, koperasi juga bisa berperan sebagai agregator agar standar produk petani sawit swadaya bisa terjaga.
"Kalau dari data, 35 persen dari total produksi 44,8 juta ton sawit dikelola masyarakat, maka mereka tidak bisa berdiri sendiri. Tapi mereka harus terkonsolidasi dengan koperasi sehingga koperasi yang nanti berhadapan dengan pembeli," katanya.
Sebelumnya, Kemenkop UKM menilai konsolidasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pilot project pembangunan industri sawit rakyat pada tahun 2022 sebagai upaya antara lain mengembangkan minyak sawit merah (red palm oil) sebagai solusi mengatasi masalah ketersediaan maupun harga minyak goreng.
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI
11 hari lalu
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI
Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.
Soal Ketersediaan Padi, Kebijakan Kementan Efektif Merespons Perubahan Iklim
15 hari lalu
Soal Ketersediaan Padi, Kebijakan Kementan Efektif Merespons Perubahan Iklim
Penurunan harga beras sebagian besar disebabkan oleh beberapa wilayah sentra yang tengah memasuki masa panen raya. Sementara itu, kenaikan harga di sejumlah daerah umumnya terjadi di wilayah yang tidak sedang dalam masa panen.
