TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah dihujani kritik setelah menyetop sementara ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. Kritik datang dari pelbagai pihak, mulai ekonom hingga pengusaha.

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus, ialah salah satunya. Dia mengatakan langkah ini akan berdampak besar bagi industri kelapa sawit karena pengusaha terancam digugat oleh mitra dagangnya di luar negeri.

“Perusahaan yang dirugikan kalau kontraknya jangka panjang,” ujar Heri saat dihubungi pada Sabtu, 23 April lalu.

Adapun kebijakan moratorium ekspor itu diumumkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Jumat, 22 April 2022. Moratorium dilakukan setelah Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka--termasuk Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan--dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit.

Berlangsung mulai 28 April 2022, pemerintah belum menentukan kapan ekspor komoditas tersebut akan kembali dibuka. Menjelang diterapkannya kebijakan itu, berikut berbagai kritik yang muncul.

1. Rizal Ramli
Ekonom senior Rizal Ramli kembali mengkritik keputusan Presiden Jokowi soal CPO. Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan asal populer.

“Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon) Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek (emoticon),” katanya.

2. Pengusaha ekspor
Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) menyayangkan kebijakan pemerintah yang memutuskan melarang ekspor minyak sawit dan minyak goreng. Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Khairul Mahalli mengatakan ekspor CPO saat ini sepenuhnya menjadi penambah bagi devisa negara.

Selain akan berdampak pada cadangan devisa, kebijakan tersebut ditengarai bakal merugikan nasib pelaku usaha. Sejauh ini, pengusaha sudah mempunyai kontrak dengan pembeli di luar negeri. Para pengusaha terancam mendapatkan penalti dan sanksi dari pembeli.

"Kajian pelarangan ekspor CPO tidak logis dan tidak melibatkan pelaku usaha. Apakah pemerintah mampu menanggung beban kerugian eksportir?" ujarnya.

Khairul, yang juga Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, menuding melonjaknya harga minyak goreng adalah kesalahan fatal Kementerian Perdagangan. Para pemangku kepentingan di kementerian tersebut dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya. Akibat kesalahan para pemangku kepentingan, kata dia, banyak pihak ikut dirugikan.

"Beri kesempatan bagi yang berkemauan dan berkemampuan membenahi Kementerian Perdagangan, dinas di provinsi, kabupaten, dan kota dengan kerangka waktu yang terukur," katanya.<!--more-->

3. Peneliti Indef
Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan kebijakan pemerintah menyetop ekspor CPO dan minyak goreng tidak tepat. Musababnya, para pengusaha akan merugi akibat mengingkari kontrak jangka panjang.

“Ini akan secara teknis kita bisa dirugikan, ada denda dan penalti. Jadi ibaratnya pemerintah mau tangkap, tikus tapi bakar satu rumah,” ujar Heri.

Heri mengatakan Indonesia mengekspor kelapa sawit ke banyak negara. Negara dengan tujuan ekspor CPO terbesar adalah Cina, India, Pakistan, Amerika Serikat, hingga Malaysia. Umumnya, kontrak ekspor kelapa sawit bersifat jangka panjang.

Jika tiba-tiba pemerintah memberlakukan larangan ekspor, Heri menduga akan ada kompensasi atau penalti yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke negara tujuan ekspornya. Di sisi lain, ia menyatakan larangan ekspor tidak akan serta-merta membuat harga minyak goreng turun.

Musababnya dalam jangka pendek, ucap Heri, bahan baku minyak goreng di dalam negeri kemungkinan akan melimpah. Namun tidak semua minyak mentah ini dapat diolah menjadi minyak goreng.

“Yang ada malah terjadi over-supply apalagi dari produksi CPO, 60 persennya untuk ekspor,” ucap Heri.<!--more-->

4. Analis bursa saham
Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuabi memprediksi larangan ekspor CPO dan minyak goreng sebagai produk turunannya akan berdampak terhadap saham emiten-emiten berbasis kelapa sawit. Ia mengatakan pasar akan membentuk sentimen negatif yang melongsorkan posisi saham perusahaan.

"Akan berdampak negatif ke saham-saham berbasis kelapa sawit dan akan bermasalah. Karena kita belum tahu sampai kapan Presiden melakukan moratorium ekspor ini," ujar Ibrahim.

Ibrahim menyatakan para investor akan cenderung melihat dampak kebijakan larangan ekspor bagi dunia usaha. Ia menduga tren pergerakan saham ini akan sama halnya saat pemerintah melarang ekspor batu bara beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Ibrahim memprediksi saham emiten kelapa sawit tidak akan terperosok terlampau dalam. Selain itu, penurunan saham tidak akan berlangsung terlalu lama. Saham, kata dia, akan kembali menguat setelah pemerintah mengubah kebijakan yang memberikan solusi win-win atau sama-sama menguntungkan.

"Ini kan hanya percikan-percikan karena ketidak-sinkronan pengusaha kelapa sawit yang tak menerapkan DMO (domestic market obligation). Sama seperti batu bara, penurunan tidak akan terlalu lama," ucap Ibrahim.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA| BISNIS | MUTIA Y.

Baca Juga: Ekspor CPO Bakal Dilarang, GPEI: Pemerintah Mampu Tanggung Kerugian Eksportir?