TEMPO.CO, Jakarta – PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) tengah bernegosiasi dengan kontraktor untuk menekan pembengkakan biaya modal atau cost overrun. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perhitungan cost overrun belum final lantaran masih dikaji oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami masih berproses, biaya mana yang akan diefisienkan. Kami melakukan negosiasi dengan beberapa mitra agar cost overrun itu bisa diturunkan,” ujar Dwiyana dalam rapat bersama Komisi V DPR, Senin, 7 Februari 2022.

KCIC sebelumnya melaporkan, kebutuhan modal pembangunan kereta cepat melejit sekitar US$ 1,9 miliar atau Rp 27,17 triliun. Adapun bujet yang diestimasikan oleh KCIC sebelumnya adalah US$ 6,07 miliar yang terdiri atas US$ 4,8 miliar biaya konstruksi atau EPC dan US$ 1,3 miliar biaya non-EPC.

Dwiyana menyebut, total pembengkakan kebutuhan pembangunan kereta cepat masih menunggu hasil kajian dari BPKP. “Setelah ada review BPKP, Kementerian BUMN akan mengajukan cost overrun ke Komite Kereta Cepat,” kata Dwiyana.

Nantinya total pembengkakan biaya modal mega-proyek ini akan diputuskan oleh Komite Kereta Cepat. Komite Kereta Cepat berada di bawah kepemimpinan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dwiyana melanjutkan, pembengkakan biaya kereta cepat terjadi karena pelbagai faktor. Pertama, kebutuhan biaya pengadaan lahan kereta cepat meningkat, baik untuk trase equipment maupun relokasi fasilitas sosial, fasilitas umum, dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT).

<!--more-->

Relokasi lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang semula dihitung 200 bidang atau titik menjadi 600 titik. Kenaikan kebutuhan pembebasan lahan itu mencapai 16 persen dari perhitungan anggaran sebelumnya.

Faktor lainnya adalah eskalasi harga karena kenaikan upah minimum regional (UMR) hingga inflasi. “Dalam kontrak, (KCIC) mengakomodasi ekslasi harga untuk barang-barang material dan tenaga kerja dalam negeri. Itu tidak dihitung dari awal, makanya menjadi bagaian dari cost overrun” ujar Dwiyana.

Di samping masih menghitung pembengkakan modal, KCIC tengah menunggu keputusan tentang kemungkinan perubahan komposisi pemegang saham. “Komposisi pemegang saham apakah tetap atau berubah, atau dari luar, kami masih mengusulkan kepada stakeholder,” tutur Dwiyana.

Berdasarkan struktur kepemilikannya, 60 persen saham kereta cepat Jakarta-Bandung dikempit oleh konsorsium BUMN Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sedangkan 40 persen lainnya dipegang oleh konsorsium BUMN Cina, Beijing Yawan. Pendanaan kereta cepat ini bersumber dari ekuitas pemegang saham sebanyak 25 persen dan pinjaman China Development Bank 75 persen.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

BACA: Menekan Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, KCIC: Ibarat Handuk Kering Diperas Lagi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.