Terpopuler Bisnis: Soal IKN Disebut Proyek Oligarki hingga Stok Minyak Goreng

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 29 Januari 2022 06:00 WIB

Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat, 28 Januari 2022, dimulai dari mantan Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago menanggapi soal pemindahan ibu kota negara atau IKN yang disebut proyek oligarki hingga Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjamin stok minyak goreng dan mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dan tidak melakukan panic buying.

Adapula berita tentang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Suharso Monoarfa mengklaim pemerintah akan mendorong pembangunan IKN berbasis kawasan hijau hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pemerintah tak mensubsidi minyak goreng curah kala komoditas itu mengalami lonjakan harga.

Berikut empat berita ekonomi dan bisnis terpopuler sepanjang kemarin:

1. Eks Kepala Bappenas Bicara IKN: Jangan Sedikit-sedikit Dikaitkan dengan Oligarki

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof A. Chaniago, meminta masyarakat tak melihat pemindahan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai proyek oligarki. Dia mengatakan pemindahan ibu kota telah melalui kajian yang panjang dan memiliki berbagai pertimbangan akademis.

“Jadi jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan oligarki, konteksnya dipaksa-paksakan. Perencanaan IKN yang serius bertahap sejak 2005 sampai 2019, tiba-tiba dituduh proyek oligarki. Saya sebagai akademikus tersinggung,” ujar Andrinof dalam diskusi bersama Narasi Institut pada Jumat, 28 Januari 2022.

Dia menjelaskan, ibu kota baru akan dibangun untuk menyelesaikan masalah ketidakmerataan ekonomi di Indonesia yang berjalan struktural. Selama ini, pergerakan ekonomi berpusat di Jawa, sementara di pulau lain berjalan lambat.

Persoalan ketidak-merataan pertumbuhan ekonomi tidak bisa sekadar dipecahkan dengan teori-teori investasi, menurut dia. Andrinof menuturkan, investasi adalah hukum pasar sehingga pemerataan modal di luar Jawa bukan solusi utama menyelesaikan masalah ketimpangan.

Di sisi lain, ia menyebut pemindahan ibu kota akan mengurangi beban penduduk di Pulau Jawa. Berdasarkan penelitian, kata dia, jumlah penduduk di Jawa pada 2060 bisa menembus 360 juta jiwa.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Bappenas: Hanya 20 Persen Lahan IKN yang Akan Dijadikan Area Pembangunan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa mengklaim pemerintah akan mendorong pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berbasis kawasan hijau. Menurut dia, hanya sebagian kecil kawasan IKN yang akan dimanfaatkan sebagai area pembangunan.

“Contoh dari 256,1 ribu hektare itu, hanya 20 persen lahan yang akan dijadikan area built up (area pembangunan),” ujar Suharso dalam wawancara dengan Tempo, Rabu, 25 Januari 2022.

Bahkan, Suharso melanjutkan, dari 20 persen area tersebut, hanya 70 persen yang akan menjadi pusat bangunan. Sementara itu 30 persen lainnya bakal menjadi area publik, seperti taman dan tempat olahraga.

Advertising
Advertising

Sesuai dengan masterplannya, pemerintah akan menyiapkan 75 persen kawasan IKN sebagai area hijau. Sebanyak 28,5 persen akan menjadi kawasan konservasi; 21,7 persen sebagai lahan pertanian; 15,1 persen kawasan hutan produksi; 6,6 persen perlindungan terhadap kawasan bawaan; 3,9 persen ekosistem bakau; 3,5 persen perlindungan; dan 0,3 persen area perikanan.

Sedangkan dalam paparan konsep pemindahan kelembagaan dan pegawai negeri sipil (PNS) ke IKN disebutkan bahwa ibu kota baru akan memiliki konsep kota pintar, kota hijau, dan berkelanjutan. Sebagai ibu kota, IKN Nusantara diklaim bakal menjadi paru-paru dunia.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani Bantah Berpihak ke Pabrik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pemerintah tak mensubsidi minyak goreng curah kala komoditas itu mengalami lonjakan harga.

Ia mengatakan sempat ada perdebatan yang cukup panjang mengenai intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk minyak goreng curah dan kemasan.

"Kalau minyak goreng curah, instrumen APBN itu sulit banget untuk masuk ke sananya. Lebih mudah minyak goreng kemasan karena ada pabrikannya," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 27 Januari 2022.

Sebelumnya pemerintah menggelontorkan subsidi untuk minyak goreng kemasan agar bisa menekan harga yang sempat melambung. Sehingga, harga bahan memasak itu dapat dibanderol Rp 14.000 per liter di ritel modern.

Namun, ia mengatakan kebijakan itu kemudian menimbulkan persepsi, misalnya ada yang menyebut bahwa pemerintah berpihak kepada kelompok pabrikan. "Padahal enggak, itu karena dari sisi efektifitas dan akuntabilitas lebih mudah. Bisa dipertanggungjawabkan," kata Sri Mulyani.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Jamin Stok Minyak Goreng, Mendag Lutfi Minta Masyarakat Tidak Panic Buying

Menteri Perdagangan atau Mendag Muhammad Lutfi menghimbau masyarakat untuk tetap bijak dan tidak melakukan panic buying karena pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau.

“Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah hukum yang sangat tegas kepada seluruh pelaku usaha yang tidak patuh atau yang mencoba melanggar ketentuan ini,” tutur Mendag dalam konferensi pers pada Kamis, 27 Januari 2022.

Mendag Lutfi menyebutkan bahwa per 1 Februari 2022, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberlakukan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng dengan range, sebagai berikut;

  1. Minyak goreng curah Rp 9.500 per liter
  2. Minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter
  3. Minyak goreng kemasan premium Rp 14 ribu per liter.

“Seluruh harga eceran tertinggi tersebut, sudah termasuk PPN di dalamnya. Selama masa transisi, dari mulai hari ini hingga 1 Februari 2022, maka kebijakan minyak goreng satu harga 14 ribu per liter tetap berlaku dengan mempertimbangkan waktu kepada produsen dan pedangang melakukan penyesuaian,” ucapnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Berita terkait

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

3 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

4 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

8 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

19 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

19 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

23 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

23 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya