Sritex Lolos dari Pailit usai Mayoritas Kreditur Setujui Proposal Damai

Reporter

Bisnis.com

Senin, 24 Januari 2022 21:04 WIB

Suasana pabrik tekstil PT Sritex. Sritex.co.id

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex lolos dari pailit setelah mayoritas kreditur sepakat menerima proposal perdamaian emiten tekstil tersebut.

Juru bicara Pengadilan Niaga Semarang Eko Budi Supriyanto membenarkan adanya kesepakatan antara kreditor SRIL. Dia menyebut bahwa sidang pengesahan persetujuan putusan proposal perdamaian akan berlangsung, Selasa, 25 Januari 2022. "Ya [besok sidang putusannya]," ujar Eko kapada Bisnis, Senin, 24 Januari 2022).

Eko menambahkan Sritex memang sudah beberapa kali memperoleh perpanjangan penundaan pembayaran kewajiban utang alias PKPU. Menurutnya, perpanjangan PKPU Sritex masih sesuai dengan ketentuan.

"Tidak lebih dari 270 hari seperti yang disyaratkan oleh undang-undang," katanya.

Sritex menuntaskan rapat kreditur di Pengadilan Niaga Semarang, Jumat, 21 Januari 2022. Semua kreditur separatis menyetujui rencana damai yang diajukan perusahaan tekstil tersebut.

Mayoritas kreditur konkuren yang hadir menyatakan setuju dengan proposal Sritex. Alhasil, voting mencapai kuorum sehingga perusahaan tekstil ini dan tiga anak usahanya sukses mendapatkan restrukturisasi. Ketiga anak perusahaan tersebut mencakup PT Sinar Pantja Djaja (SPD), PT Bitratex Industries (BI), PT Primayudha Mandirijaya (PM).
<!--more-->
Anggota Tim Pengurus PKPU Sritex Alfin Sulaiman mengatakan hasil ini berdampak bagus secara teknis. "Secara teknis, Sritex dan kreditur berhasil mencapai perdamaian," katanya melalui keterangan pers, Senin, 24 Januari 2022.

Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian dapat diterima berdasar persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur, baik konkuren maupun separatis. Di sini, Sritex mendapatkan kuorum hingga terbebas dari ancaman pailit.

Menanggapi hasil itu, penasihat hukum Sritex Aji Wijaya menjelaskan bahwa ini jadi cerminan ada kepercayaan dari kreditur. "Keberhasilan Sritex kemarin dalam mencapai perdamaian dengan para krediturnya merupakan cerminan kepercayaan para kreditor kepada Sritex, baik kepada pemegang sahamnya, manajemen, dan keyakinan akan kelangsungan usaha maupun masa depan Sritex," kata pemilik firma Wijaya & Co tersebut.

Aji tak menampik rapat kreditur pada Jumat itu berlangsung sangat dinamis. Namun hal itu tak menghalangi niat baik semua pihak.

"Banyak terjadi adu argumentasi, baik antara tim penasihat hukum debitur dengan para kreditur, maupun tim pengurus dengan para kreditur dan tim debitur." katanya.

Menurut Aji, dinamika itu lumrah. Semua itu dilakukan demi menjaga profesionalisme dengan tetap menjaga semangat untuk mencapai perdamaian. Rapat tersebut, kata Aji, adalah bagian proses yang berlangsung sejak majelis hakim Pengadilan Niaga PN Semarang mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan CV Prima Karya terhadap Sritex dan ketiga anak usahanya, pada 6 Mei 2021.
<!--more-->
Sritex telah memperjuangkan langkah ini sejak 19 April 2021 saat pertama kali PKPU diajukan. Permohonan itu dikabulkan pada 12 Mei 2021 ber dasarkan Putusan 12/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Smg.

Maka dari itu, Presiden Direktur Sritex Iwan Setiawan Lukminto memberikan apresiasi khusus atas tercapainya hasil tersebut. Terutama kepada para kreditur yang bersedia bekerja sama untuk tercapainya kesepakatan damai tersebut.

"Ucapan terima kasih kepada seluruh kreditur atas dukungan dan kerjasamanya dalam mensukseskan restrukturisasi ini," katanya.

Iwan mengatakan dukungan dari kreditur tersebut sangat penting bagi semua proses damai ini. Dampaknya, akan sangat baik untuk semua pihak. "Kami yakin hubungan baik dan dukungan penuh dari kreditur bisa menjadi landasan untuk Perusahaan agar menjadi lebih baik lagi," katanya.

Dengan hasil ini, Sritex akan merestrukturisasi pokok terutang dari utang bilateral dan utang sindikasi senilai US$ 267,2 juta menjadi Secured Working Capital Revolver. Fasilitas ini memiliki jangka waktu lima tahun dari tanggal efektif.

Sementara pokok utang bilateral dan utang sindikasi akan direstrukturisasi menjadi fasilitas Secured Term Loan dengan jangka waktu sembilan tahun.

Berdasarkan data Tim Pengurus PKPU Sritex, total tagihan Sritex mencapai Rp 26 triliun. Secara rinci, semua tagihan ini berasal dari kreditur separatis senilai Rp 716,7 miliar dan tagihan kreditur konkuren Rp 25,3 triliun.

Setelah kesepakatan ini tercapai, Sritex akan merestrukturisasi pokok utang bilateral dan utang sindikasi senilai US$344 juta menjadi fasilitas Unsecured Term Loan. Terkait jangka waktu, fasilitas ini berlaku selama 12 tahun setelah tanggal efektif.

BISNIS

Baca juga: BKN Jelaskan Soal Tenaga Honorer Dihapus pada 2023

Advertising
Advertising

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

6 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

7 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

7 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

7 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

8 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

9 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

9 hari lalu

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

PT PundiKas Indonesia, layanan pinjaman dana online atau pinjol, membantah institusinya telah menjebak nasabah dengan mentransfer tanpa persetujuan.

Baca Selengkapnya

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

11 hari lalu

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

Seorang menjadi korban KDRT karena tidak memberikan data KTP untuk pinjaman online.

Baca Selengkapnya

Tahapan-tahapan Pilkada 2024 yang Digelar Serentak 27 November Mendatang

12 hari lalu

Tahapan-tahapan Pilkada 2024 yang Digelar Serentak 27 November Mendatang

Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

13 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya